KPK Periksa Ketua DPRD Palembang

 268 total views,  2 views today

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Ist

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | Ist

PALEMBANG – Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua DPRD Kota Palembang Ahmad Nopan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sengketa kasus Pilkada Palembang dan pemberian keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (26/8) mengatakan, yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Romi Herton dan istrinya Masitoh.

Selain Ahmad Nopan kata dia, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi Endar Himawan dan Anton Zarkasih yang merupkan anggota DPRD kota Palembang terkait kasus yang sama.

Sebagaimana diketahui Romi Herton dan istrinya Masitoh sudah ditahan KPK sejak 10 Juli 2014 lalu. Romi ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Guntur, sedangkan Masitoh ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di basement gedung KPK.

Romi dan Masitoh dalam kasus ini disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur, pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, diancam dengan maksimal penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Selain itu, Romi dan Masitoh yang juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palembang juga diduga melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 yaitu mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan tidak benar dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam surat dakwaan mantan Ketua MK Akil Mochtar, disebutkan bahwa dalam sengketa pilkada Kota Palembang, Akil menerima uang sebesar Rp19,87 Miliar melalui Muhtar Ependy yang diberikan calon Wali Kota Romi Herton.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat yang diberikan secara bertahap melalui Masitoh.

Hasilnya adalah MK membatalkan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Palembang 2013 sehingga Romi Herton dan Harjono Joyo memenangkan pilkada Palembang.

Akil sendiri sudah divonis bersalah menerima hadiah terkait pengurusan sengketa sejumlah pidana pada Senin (30/6). Ia divonis penjara seumur hidup, saat ini KPK sedang mengembangkan kasus kepada para pemberi suap kepada Akil.

 

TEKS  : ALAM TRIE

EDITOR  : ROMI MARADON

KPK Periksa Ketua DPRD Palembang

PALEMBANG KS

Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua DPRD Kota Palembang Ahmad Nopan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sengketa kasus Pilkada Palembang dan pemberian keterangan palsu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Selasa (26/8) mengatakan, yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Romi Herton dan istrinya Masitoh.

Selain Ahmad Nopan kata dia, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap saksi Endar Himawan dan Anton Zarkasih yang merupkan anggota DPRD kota Palembang terkait kasus yang sama.

Sebagaimana diketahui Romi Herton dan istrinya Masitoh sudah ditahan KPK sejak 10 Juli 2014 lalu. Romi ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di Guntur, sedangkan Masitoh ditahan di rumah tahanan kelas 1 Jakarta Timur cabang KPK di basement gedung KPK.

Romi dan Masitoh dalam kasus ini disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur, pemberian atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, diancam dengan maksimal penjara 15 tahun dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Selain itu, Romi dan Masitoh yang juga bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Palembang juga diduga melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 yaitu mengatur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan tidak benar dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam surat dakwaan mantan Ketua MK Akil Mochtar, disebutkan bahwa dalam sengketa pilkada Kota Palembang, Akil menerima uang sebesar Rp19,87 Miliar melalui Muhtar Ependy yang diberikan calon Wali Kota Romi Herton.

Uang tersebut ditransfer ke Akil ke rekening giro atas nama perusahaan milik istrinya CV Ratu Samagat yang diberikan secara bertahap melalui Masitoh.

Hasilnya adalah MK membatalkan hasil penghitungan suara Pilkada Kota Palembang 2013 sehingga Romi Herton dan Harjono Joyo memenangkan pilkada Palembang.

Akil sendiri sudah divonis bersalah menerima hadiah terkait pengurusan sengketa sejumlah pidana pada Senin (30/6). Ia divonis penjara seumur hidup, saat ini KPK sedang mengembangkan kasus kepada para pemberi suap kepada Akil.

TEKS : ALAM TRIE

EDITOR : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster