Pecat Karyawan, SP2J Wajib Beri Pesangon

 218 total views,  2 views today

Aksi mogok dan demonstrasi Supir dan Pramuniaga Bus TransMusi di kantor DPRD kota Palembang beberapa Waktu Lalu berujung pada pemecatan beberapa karyawannya | Dok KS

Aksi mogok dan demonstrasi Supir dan Pramuniaga Bus TransMusi di kantor DPRD kota Palembang beberapa Waktu Lalu berujung pada pemecatan beberapa karyawannya | Dok KS

PALEMBANG – Manajemen PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), wajib memberikan pesangon kepada dua karyawannya yang dipecat. Itu sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam UU tersebut kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Gunawan, perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya, wajib membayarkan pesangon sesuai lama masa kerja.

“Perusahaan yang melakukan PHK, wajib berikan pesangon. Tetapi harus dilihat juga penyebab perusahaan melakukan PHK,  karena hal itu terkait besaran yang akan diterima karyawan yang dipecat,” katanya, Rabu (20/8).

Gunawan menjelaskan, cara perhitungan besaran pesangon, terbagi dalam beberapa jenis, seperti PHK karena kemauan sendiri atau mengundurkan diri, PHK karena pekerja melakukan kesalahan berat atau melakukan tindakan pidana, PHK karena perusahaan melakukan effisiensi dan masih banyak lagi yang lainnya. “Tapi dari berbagai jenis PHK itu, kebanyakan karena pengunduran diri dan melakukan pelanggaran berat, seperti mencuri dan lain sebagainya,” bebernya.

Sambung Gunawan, dalam UU Nomor 13 tahun 2003, pada pasal 156 tentang pesangon dijelaskan besaran pesangon yang diberikan perusahaan,dilihat dari masa kerja. Untuk masa kerja satu tahun, maka karyawan yang di PHK berhak mendapatkan pesangon sebesar satu bulan gaji, gegitu juga kelipatan. “Intinya tergantung berapa lama karyawan itu bekerja di perusahaan tersebut,” jelasnya.

Selain dapat tunjangan gaji, ada juga sebagian perusahaan khususnya perusahaan besar, yang memberikan Tunjangan Masa Kerja (TMK). Apabila masa kerja 3-6 tahun, maka karyawan yang di PHK dapat dua bulan gaji. “Tapi, hal itu kembali lagi dengan kesepakatan kerja atau perjanjian antara pengusaha dan karyawannya,” ungkapnya.

Ditanya terkait proses pemecatan, Gunawan menyebutkan, harus melalui berbagai mekanisme, seperti teguran, surat peringatan I dan II. Kemudian baru dieksekusi. “Untuk karyawan PT SP2J yang dipecat, saya tidak mengetahui mekanismenya. Mungkin sudah melalui mekanisme sesungguhnya, sehingga harus di PHK,” ujarnya.

Gunawan menambahkan, antara karyawan dan perusahaan sama-sama mempunyai hak, artinya mereka bisa saja melapor ke pihak pengadilan apabila tidak senang. “Tapi untuk karyawan PT SP2J yang dipecat, belum ada melapor kepada Disnaker,” tukasnya.

 

TEKS        : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster