Penyelenggara Pemilu Dilaporkan ke Pengadilan

 171 total views,  2 views today

kpu

MUARA ENIM – Penyelenggara pemilihan umum (pemilu), mulai dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Muaraenim, dilaporkan oleh salah seorang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Pengadilan Negeri (PN) Muaraenim.

Caleg dimaksud adalah Syaiful Bahri. Syaiful pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg), 9 April lalu mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Muaraenim, Ujanmas, Benakat dan Gunung Megang.

Laporan itu disampaikan Syaiful karena ia merasa dirugikan oleh tindakan KPPS dan PPS di Desa Penang Jaya dan Pananggiran, PPK Gunung Megang dan Panwaslu Muaraenim.  “Ada penggelembungan suara untuk, yang dilakukan KPPS, PPS hingga KPU. Penggelembungan suara itu, menguntungkan Caleg  PPP lainnya yakni Marsito sehingga merugikan saya,” kata Syaiful yang dibincangi, Senin (18/8).

Menurutnya ada sejumlah kecurangan yang terjadi dalam Pileg lalu, misalnya tidak ada pleno di PPS Penanggiran dan Penang Jaya. Kemudian hasil rekapitulasi suara di formulir C1 yang diterima partai politik (parpol), berbeda-beda.

Selain itu, ada perbedaan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muaraenim terhadap Ketua PPS Penang Jaya dan Penanggiran. “Saat bertugas, ternyata Ketua PPS di dua desa itu bukan orang yang berdasarkan SK KPU. Ada juga pemalsuan seluruh tanda tangan saksi diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pelanggaran ini, sama sekali tidak diawasi oleh Panwaslu,” bebernya.

Tak hanya itu jelasnya, secara umum berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan sesuai tata yang ditetapkan dalam perundang- undangan. Kemudian, KPU dan Panwaslu membuka kotak suara di kantor KPU, tanpa dihadiri saksi parpol dan dilakukan sebelum sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Syaiful, awalnya menggugat kecurangan tersebut ke MK. Dalam gugatannya ke MK tersebut menurut Syaiful, ia minta MK membatalkan hasil rekapitulasi suara Pileg di dapil I Muaraenim karena adanya penggelembungan suara dan kecurangan lainnya.

“Namun sayang, tidak ada keputusan dari MK terhadap putusan saya tersebut. Bahkan menurut saya, putusan MK itu dibuat karena ada permainan dan suap. Karenanya saya melaporkan Ketua Hakim Panel MK, Ahmad Fadil Sumadi ke Dewan Etik MK dan ia sudah akan dipanggil untuk mintai keterangan tentang laporannya itu,” bebernya.

Selain itu sambungnya, ia juga melaporkan ketidakadilan yang ia terima itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporan ke KPK terang Syaiful, ia melaporkan adanya dugaan suap dalam pemenangan sengketa perkara Nomor 06-09-07/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 di Dapil Muaraenim I. “Di MK, saya melaporkan majelis hakim panel MK, caleg PPP Marsito dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel),” bebernya.

Tak cukup sampai disitu, Syaiful barulah melaporkan penyelenggara pemilu di Muaraenim ke PN Muaraenim. Laporan tersebut jelasnya, sesuai dengan petunjuk hasil persidangan di MK. Putusan MK menyebutkan, PN bisa langsung menangani sengketa pemilu dengan hakim khusus.

“Laporan saya ke PN Muaraenim ini diterima oleh bagian umum, Fitri Adriansyah pada 15 Agustus lalu. Saya juga akan melaporkan persoalan ini ke Kepolisian Resort (Polres) Muaraenim. Sesuai putusan MK, di PN saya mencari kebenaran material yang menjadi kompetensi PN sesuai dengan pasal 262 UU Nomor 8 tahun 2012,” tukasnya.

 

TEKS        : SISWANTO

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster