Romi – Harno Dituntut Mundur, Formas Tuntut DPRD Minta Fatwa ke MA dan KPK

Ratusan warga melakukan aksi demontrasi di kantor DPRD Kota Palembang, Rabu (6/8). Mereka menuntut kejelasan dan mendesak DPRD untuk segera meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MA) terkait Pilkada kota Palembang. | Foto : Bagus Kurniawan

Ratusan warga melakukan aksi demontrasi di kantor DPRD Kota Palembang, Rabu (6/8). Mereka menuntut kejelasan dan mendesak DPRD untuk segera meminta fatwa ke Mahkamah Konstitusi (MA) terkait Pilkada kota Palembang. | Foto : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Ratusan masa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Palembang Menuntut Hak dan Keadilan (Formas Palembang), Rabu (6/8) melakukan aksi demo di halaman kantor, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang.

Dalam aksinya, massa menuntut agar Wali Kota Palembang, Romi Herton dan Wakilnya Harnojoyo segera turun dari jabatannya karena telah terbukti melakukan tindak kejahatan suap dalam sengketa Pemilukada Kota Palembang tahun 2013 lalu.

Berdasarkan pantauan Kabar Sumatera, pengamanan demo tersebut cukup ketat, mulai dari Jalan Gubernur Bastari depan DPRD, hingga di halaman gedung DPRD Palembang,  ratusan massa sudah mendatangi DPRD Palembang, sejak pukul 08.30 WIB.

Selain itu, agenda rapat paripurna DPRD Palembang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2013 Pemkot Palembang sempat tertunda satu jam, yang awalnya akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB, baru bisa dilaksanakan pukul 10.00 WIB.

Koordinator Aksi,  Fariza Rizal mengatakan, masyarakat menginginkan penegakan hukum dan keadilan dijadikan sebagai tonggak bagi masyarakat. Dengan begitu, sebutnya, bisa memperbaiki aib Pemerintahan Kota Palembang yang terlanjur tercoreng akibat suap Romi Herton kepada mantan terpidana mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Muchtar.

“Tanggal 30 Juni 2014 lalu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah memvonis hukuman seumur hidup kepada Akil, yang salah satu dakwaan penyuapan sengketa Pilkada Palembang 2013,”katanya, usai melakukan aksi.

Selain itu, sambung Fariza, bukti tindak kejahatan yang dilakukan Romi Herton lainnya adalah, tanggal 16 Juni lalu, Romi Herton telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Serta, pada tanggal 10 Juli 2014 lalu. Romi dan istrinya Masyitoh, telah ditahan KPK. Tidak ada sejarahnya KPK menahan orang bisa lepas, itu fakta, jadi putusan MK No 42/PHPU.D-XI/2013 dari tindak kejahatan suap, dan secara jelas putusan itu ternyata menolak membatalkan SK KPU Palembang Nomor 35 tahun 2013,”bebernya.

Sesuai fakta itu, Fariza mendesak agar DPRD Palembang, segera meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA), sehingga sebutnya, dapat mendapat kepastian hukum demi berjalannya Pemerintahan bersih. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar DPRD meminta penjelasan kepada KPK, terkait kedudukan Romi Herton dan Harnojoyo dalam kasus Pilkada Palembang di MK setelah terbuktinya kasus suap Romi Herton kepada Akil.

“Ini merupakan tuntutan masyarakat Palembang, karena banyak masyarakat yang tidak senang kepemimpinan Romi dan Harnojoyo, karena mereka mendapatkannya atas kecurangan, kami berikan waktu 3×24 jam agar DPRD Palembang segera menindaklanjuti tuntutan kami,”tukasnya

Kisruh yang menimpa jabatan walikota dan wakil walikota Palembang ini tampaknya akan terus berlangsung.  Apalagi setelah adanya  aksi yang dilakukan ratusan masa yang mendesak agar Wali Kota Palembang Romi Herton dan Wakilnya Harnojoyo agar segera turun dari jabatannya dan mendesak DPRD segera minta fatwa Mahkamah Agung (MA). Ketua DPRD Palembang, Ahmad Novan berjanji dalam waktu dekat akan mendatangi MA.

“Intinya massa menuntut agar DPRD Palembang, segera meminta fatwa ke MA untuk mencabut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Wali Kota dan Wakil Walikota Palembang, karena mereka beranggapan bahwa, SK KPU Nomor 35 adalah keputusan yang sah,”ungkapnya, saat dibincangi di ruang kerjanya, Rabu (6/8) kemarin.

Novan mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung datang ke MA, karena ada prosedur yang harus dilalui, tapi pihaknya segera merapatkan dengan pimpinan DPRD Kota Palembang lainnya terkait tuntutan tersebut.

“Setelah selesai dirapatkan dengan unsur. pimpinan DPRD, kami langsung kirim surat ke MA terkait hal itu. Setelah ada balasan dari MA, saya akan bawa Komisi I DPRD Palembang ke MA,”katanya.

Sambung Novan, saat ini pihaknya tidak mau berandai-andai, apakah dengan meminta Fatwa MA, tuntutan masyarakat bisa terwujud atau tidak.

“Kita lihat saja nanti, apakah ya atau tidak,” jelasnya.

Novan mengaku, aksi demo ini merupakan aksi yang kedua, sebutnya,  sebelumnya dilakukan PNS yang di-non job kan, di masa kepemimpinan Romi-Harno, tapi, hal itu salah. Karena mereka PNS ada atasan yaitu Sekda.

“Seharusnya mereka tidak perlu demo, mereka konsultasi saja pada Sekda. Mereka itu salah sasaran,”kritiknya.

Novan menambahkan, sebelum masa pelantikan DPRD baru, pihaknya memastikan pihaknya sudah melaksanakan tuntutan masyarakat tersebut. “In sha Allah, saya jamin kami segera meminta fatwa. Tapi masyarakat juga harus bersabar, karena ada prosedurnya,”ulasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengatakan, demo merupakan hak masyarakat, jadi, silahkan saja masyarakat menyampaikan aspirasinya.

“Itu hak mereka, silahkan saja, yang penting dengan cara yang baik, itu hak masing-masing. Tidak apa-apa,”tukasnya.

 

TEKS   : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR   : SARONO P SASMITO




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com