Tiket PO Naik 50 Persen

 313 total views,  2 views today

 

Tradisi Mudik dimanfaatkan oleh oknum penyedia jasa angkutan umum seperti perusahaan otobus (PO), untuk mengeruk keuntungan besar dengan menaikkan harga tiket. Foto ; Iwan Cheristian

Tradisi Mudik dimanfaatkan oleh oknum penyedia jasa angkutan umum seperti perusahaan otobus (PO), untuk mengeruk keuntungan besar dengan menaikkan harga tiket. Foto ; Iwan Cheristian

PALEMBANG – Menjadi tradisi, setiap menjelang perayaan Idul Fitri, umat Islam di Indonesia berbondong-bondong melakukan mudik ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama sanak dan keluarga.

Tradisi ini, dimanfaatkan oleh oknum penyedia jasa angkutan umum seperti perusahaan otobus (PO), untuk mengeruk keuntungan besar dengan menaikkan harga tiket. Pantauan Kabar Sumatera, Selasa (22/7), sejumlah PO di Palembang menaikkan harga tiket mencapai 50 persen dari harga normal.

Padahal hasil kesepakatan, kenaikan harga tiket berkisaran 15 persen sampai 20 persen dari harga normal. “Sudah naik mas, naiknya 50 persen. Harga normal bus AC dari Palembang-Bandung dibawah Rp 500 ribu. Tetapi sekarang menjadi Rp 800 ribu,” kata Sukirno, salah satu pemudik dari Palembang saat dibincangi, kemarin.

Ia mengaku dibuat keberatan, dengan kenaikan harga tiket tersebut. “Seharusnya pemerintah bisa kendalikan kenaikan harga tiket.  Kenaikan tarif angkutan tahun ini kenaikan yang paling tinggi, wajar jika kami mengeluhkan mahalnya harga tiket. Tetapi mau tidak mau harus beli, dibandingkan tidak bisa mudik,” ucapnya.

Lepas Tangan

Menanggapi hal itu, Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumsel, Muhardanus menyebut, Organda tidak dapat menahan atau membatasi kebijakan PO dalam menentukan harga jual tiket penumpang.

Pasalnya, Organda tidak bisa mengintervensi keuangan perusahaan masing-masing PO yang menjadi anggota Organda.  “Itu hak mereka, mungkin inilah momen yang pas untuk mencari keuntungan. Karena tidak selamanya bus yang mereka miliki, dipenuhi oleh penumpang,” ucap Muhardanus.

Menurutnya, saat low sesion sebagian besar PO mengalami kerugian terutama masalah operasional kendaraan. Sebab itu jelasnya, tidak ada sanksi bagi PO yang menaikan tarif angkutan diluar batas ketentuan. “Sejauh ini tidak ada sanksi, selagi itu masih terjangkau,” jelasnya.

Selain itu, Muhardanus menilai masyarakat sebagai pengguna jasa diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih angkutan, yang sesuai dengan kebutuhan dan juga keuangan.  “Karena tidak semua PO melakukan hal itu, ada opsi lain yang bisa dipilih,” imbuhnya.

Muhardanus menambahkan, tidak hanya angkutan darat saja yang mengalami kenaikan, kenaikan juga terjadi pada angkutan udara. “Kami bukannya lepas tangan, karena kami juga mempertimbangkan kelanjutan PO yang terdaftar di Organda sumsel,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster