Terkait Pemberian THR Banyak Perusahaan Membandel

 228 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PALEMBANG –Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1994, setiap perusahaan wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawannya. Tapi, nyatanya hingga saat ini, masih banyak perusahaan yang tidak melaksanakan hak karyawan yakni memberikan THR.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Gunawan mengatakan, Pemerintah Pusat sudah intruksikan agar perusahaan, baik swasta, BUMN maupun BUMD selambat-lambatnya membayarkan THR H-7 Lebaran.

“Kami sudah menerima beberapa pengaduan karyawan terkait belum dibayarkannya THR. Dalam waktu dekat kami akan segera mendatangi perusahaan itu, dan segera berikan sangsi berupa teguran,”katanya, saat dibincangi, Senin (21/7).

Gunawan mengaku, sejak H-10 Lebaran, pihaknya selalu memantau pembayaran THR bagi karyawan itu. Tapi, sebutnya dari jumlah perusahaan yang berdiri di Metropolis lebih kurang 3.000 perusahaan. Rata-rata sudah membayarkan hak karyawannya. “Hanya saja ada beberapa yang belum membayarkan, dengan alasan perusahaan belum mampu. Dan hanya mampu membayarkan 50 persen saja,”katanya.

Menurut Gunawan, apabila ada kesepakatan antara karyawan dan perusahaan, karena belum bisa membayarkan full THR, hal itu tidak jadi masalah. “Tapi, apabila karyawan melapor. Karena kecewa atau tidak senang. Maka Disnaker siap mempasilitasi. Sehingga ada kesepakatan pasti soal THR. Kami buka posko pengaduan,”katanya.

Gunawan menyebutkan, pihaknya segera menindaklanjuti setiap laporan yang masuk ke Disnaker. “Saya tegaskan, kalau ada perusahaan yang tidak membayar THR akan kami tindak. Mulai dari teguran, mediasi sampai tuntutan hukum ke pengadilan dan nama perusahaannya bakal diumumkan serta di cabut izinnya,”tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja dan Kesejahteraan, Disnaker Palembang Yusna mengatakan, besaran THR yang harus dibayarkan oleh perusahaan adalah satu bulan kerja. Katanya, sesuai ketentuan, setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan. Maka, wajib untuk memberikan THR Keagamaan kepada karyawan yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih.

“Artinya, jika gaji pokok karyawan Rp 1,8 juta. Maka perusahaan wajib membayarkan besaran itu. Jika tidak dilakukan. Maka, sudah melanggar aturan,”katanya.

Sambung Yusna, untuk menyelesaikan setiap pengaduan masalah THR, pihak perusahaan yang dilaporkan akan dipanggil, kemudian diadakan pertemuan dan mediasi antara karyawan dan pengusaha untuk menyelesaikan pembayaran THR.

“Namun, apabila perusahaan tetap membandel dan menolak membayarkan THR kepada karyawannya. Maka, kami akan melakukan penyelidikan mendalam dan menyiapkan tuntutan secara hukum ke pengadilan,”tegasnya.

Yusna menambahkan, aturan tentang pembayaran THR harus dilaksanakan, karena hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang THR, Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. “Bahkan, untuk mengatur lebih lanjut, telah diterbitkan Surat Edaran (SE) Nomor SE.05/MEN/VII/2012 tentang Pembayaran THR Keagamaan dan Himbuan Mudik Lebaran Bersama,”tukasnya.

 

TEKS    : ALAM TRIE

EDITOR  : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster