SP2J Persilakkan Karyawannya Berhenti

 1,672 total views,  2 views today

Ilustrasi Trans Musi | Dok KS

Ilustrasi Trans Musi | Dok KS

PALEMBANG – Ratusan karyawan Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi, yang merupakan salah satu unit usaha PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), Senin (21/7), kembali melakukan aksi dengan mendatangi DPRD Kota Palembang.

Ini adalah buntut dari aksi sebelumnya, dimana karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang itu meminta PT SP2J melunasi hak-hak mereka yang belum dibayarkan.

Menanggapi itu, Direktur PT SP2J, Marwan Hasmen mengaku kecewa dengan prilaku karyawannya tersebut. Ia menyebut, manajemen telah berusaha maksimal agar perusahaan tetap berjalan normal dan mendapatkan keuntungan sehingga bisa membayarkan semua hak karyawan.

“Tetapi karena masalah kendaraan, hal itu masih sulit terwujud. Jumlah armada kita ada 150 unit, itu pun hanya 60 unit yang beroperasi. Sisanya, 90 unit dalam kondisi rusak. Karyawan tidak pernah sabar,” keluh Marwan.

Marwan menyebut, pendapatan perusahaan juga menurun akibat sopir dan pramugara Transmusi,  yang enggan kerja maksimal. Saat ini sebutnya, pendapatan rata-rata perharinya Transmusi hanya Rp 30 juta.  “Itu juga untuk beli minyak dan sparepart kendaraan. Mana cukup bayar gaji. Mereka kerja malas-malasan,” tuding Marwan.

Marwan mempersilakkan, sopir dan pramugara Transmusi yang tidak sanggup lagi bekerja untuk berhenti dan tidak membuat kisruh.  “Kami persilahkan untuk berhenti saja. Terkait Tunjangan Hari Raya (THR), berdasarkan hasil rapat direksi, THR hanya dibayar 23 persen dari gaji. Sementara gaji, dibayar penuh hari ini (kemarin), untuk Juni dan Juli,” tegasnya.

Sementara itu, Syafril, koordinator aksi menyebut, sopir dan pramugara Transmusi sudah kehabisan akal untuk mengadu kepada siapa lagi nasib mereka saat ini.  “Kepada siapa lagi kami mengadu, kecuali kepada wakil rakyat. Kami sudah sering menyampaikan ini kepada wali kota, wakilnya maupun Sekda. Tetapi nyatanya, sampai saat ini permasalahan di Tranmusi tetap terjadi,” ungkap Syafril.

“Kami tidak berharap banyak, kami hanya minta hak-hak karyawan dibayarkan secara utuh dan tepat waktu. Selama ini hak kami tidak pernah tepat waktu, selalu terlambat. Ini saja sudah menunggak dua bulan, yakni Juni dan Juli,” terangnya.

Tak hanya gaji, THR juga tidak dibayarkan penuh satu bulan gaji tetapi hanya 23 persen atau sekitar Rp 500 ribu.  Uang sebesar tersebut sebut Syapril, tidak cukup apa-apa saat ini sementara kebutuhan menjelang Idul Fitri terus meningkat.

Koordinator Lapangan Pegawai Transmusi, Adi Hidayat menambahkan, manajemen PT SP2J selama ini memperlakukan karyawan, seperti tidak ada arti. Karena jika karyawan tidak masuk satu hari kerja, maka gaji bulanan akan dipotong Rp 300 ribu.

“Itu tidak masuk akal, gaji kami perbulan hanya Rp 2,6 juta untuk sopir. Sementara Pramugara hanya Rp 2,1 juta perbulan. Kalau kami tidak masuk kerja sampai tiga hari saja, habis gaji kami. Itu semena-mena. Kami dianggap sampah. Kami harap dewan bisa menghapuskan sanksi itu,” desaknya.

Adi mengaku, kejahatan juga yang dilakukan manajemen PT SP2J lainnya, adalah pemecatan tanpa ada pesangon. Sebutnya, belum lama ini ada delapan orang karyawan Transmusi yang diberhentikan akibat ikut berdemo.

“Itu, sama saja menghilangkan hak demokrasi. Mereka itu sudah zolim. Tapi yang paling penting,  karena ini jelang lebaran kami harap gaji dan THR dibayarkan secara utuh,” pintanya.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Palembang, Ahmad Novan mengaku, PT SP2J sudah berjanji akan melunasi gaji karyawan selama dua bulan. Namun untuk THR, hanya sanggup dibayarkan 23 persen saja.

“PT SP2J beralasan, keuangan mereka dalam kondisi sulit sehingga hanya sanggup membayar THR 23 persen. Tetapi langkah SP2J yang membayarkan gaji, itu sudah cukup membantu,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster