Gara-gara THR, Karyawan Ancam Laporkan Pihak Perusahaan

 297 total views,  2 views today

Ilustrasi THR | Ist

Ilustrasi THR | Ist

PALEMBANG – Belum jelasnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), beberapa orang karyawan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Metropolis kesal dan mengancam akan melaporkan hal itu kepada Dinas terkait. Bahkan sampai ke pengadilan.

“Sampai, H-7 Lebaran. Hak kami belum juga dibayarkan perusahaan. Padahal masa kerja kami sudah 4 tahun lebih, itu hak kami. Dan perusahaan harus bayar,”ungkap, Mardian (28), karyawan perusahaan swasta di Palembang, saat dibincangi, Senin (21/7).

Mardian mengatakan, seharusnya perusahaan sudah membayarkan THR paling lambat, Senin (21/7). Namun, masih belum juga kami terima hak kami. Sebutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang THR, perusahaan wajib membayarkan hak karyawan yakni THR. “Apabila sampai besok (hari ini), perusahaan belum bayar. Kami akan lapor ke Disnaker, untuk dibantu agar di jembatani antara kami dan perusahaan, shingga hak kami dapat kami terima,”katanya.

Ditanya, apakah tidak takut, jika ada ancaman pemecatan dari perusahaan, Mardian menjawab, semuanya ia serahkan kepada managemen perusahaan. “Mereka yang bisa menilai. Untuk THR keagamaan merupakan hak kami, yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Intinya kami hanya menuntut hak kami saja, bukan melawan,”ujarnya.

Sementara itu, karyawan yang bekerja di perusahaan leasing mobil, Junaidi (31) mengatakan, THR sudah dibayarkan oleh perusahaan. Tapi, besarannya tidak sama dengan gaji pokok setiap bulannya yakni Rp 1,2 juta. “Kami hanya terima THR sebesar Rp 600 ribu. Itu sangat tidak cukup, karena tidak sesuai gaji kami,”katanya.

Padahal, sambungnya, ketentuan besarnya THR berdasarkan masa kerja 12 bulan atau satu tahun, maka mendapat THR sebesar satu bulan gaji. “Sementara untuk masa kerja 3 bulan secara terus-menerus, diberikan secara proporsional. Tapi, saya kan sudah satu tahun lebih, tapi terima hanya Rp 600 ribu saja,”tukasnya.

Sementara itu, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi  Sumatera Selatan, Gunarisman mengatakan, THR harus dibayar tanpa ada perbedaan perusahaan (besar dan kecil).

Dirinya mengatakan apabila perusahaan tidak sanggup membayarkan THR kepada kariyawanya harus membuat surat penangguhan yang dilaporkan kepada disnakertrans, dua bulan sebelum lebaran. “Kalau surat itu tidak ada, maka perusahaan itu wajib segera selesaikan THR sebelum lebaran. Kalau memang hingga lebaran belum dibayar, maka pihak Disnakertrans akan memanggil pimpinan perusahaan ataupun siapa saja yg bisa mewakili perusahaan,”jelasnya.

 

TEKS  : ALAM/IQBAL

EDITOR  : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster