KUA Naikkan Tarif Nikah Sepihak

 304 total views,  2 views today

Buku Nikah

Buku Nikah

PALEMBANG – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2004 tentang Tata Kelola Biaya Nikah, sudah direvisi menjadi PP Nomor 48 tahun 2014. Namun belumlah PP tersebut diterapkan, ada Kantor Urusan Agama (KUA), yang sudah menaikkan tarif nikah secara sepihak.

KUA dimaksud adalah KUA di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, Palembang.  Warga yang hendak menikah, dimintai biaya nikah Rp 500 ribu. Tak pelak ini, mengundang protes.

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Sumsel, Saefuddin Latief, memastikan revisi biaya nikah belum diterapkan. Penerapannya sebut dia, menunggu instruksi dari Kemenag.

Menurutnya, saat ini masih berlaku aturan yang lama. Kemungkinan PP Nomor 48 tahun 2014, baru akan berlaku, Agustus nanti. “Kita masih menunggu, Insyaallah Agustus ini sudah mulai berlaku,” terang Saefuddin saat dibincangi,  Rabu (16/7) di ruang kerjanya.

Dalam revisi PP Nomor 47 tahun 2004, Kemenag mengusulkan  perubahan tarif nikah, yang dibuat menjadi multi tarif dan tidak single tarif. Multi tarif pencatatan nikah yang dimaksud ada tiga poin.

Pertama, bagi pasangan miskin secara ekonomi tidak dibebankan biaya nikah. Kedua, pasangan yang menikah pada hari kerja dibebankan biaya Rp 50 ribu, dan ketiga bagi pasangan yang menikah diluar KUA dan diluar jam kerja akan dibebankan biaya Rp 600 ribu.

Kendati demikian, hal tersebut belum bisa disampaikan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pasalnya, saat ini masih perlu dilakukan penajaman agar tarif itu tidak single tarif  tetapi multi tarif. Mengingat ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. “Kemungkinan yang masih di bahas saat ini, pertama kemampuan ekonomi masyarakat, kedua dari sisi geografis,” ujarnya.

 

Mengenai geografis, lanjutnya, perlu menjadi salah satu pertimbangan karena ruang lingkup petugas KUA di satu kecamatan itu berbeda dengan kecamatan lain, dimana ada kecamatan sangat mudah dijangkau dengan alat transportasi seperti motor dan mobil tapi ada juga daerah yang harus gunakan pesawat atau speedboat.

Sedangkan, untuk pertimbangan ekonomi masyarakat itu harus dikaji mengenai tarif untuk masyarakat miskin, menengah, dan menengah ke atas, agar tidak tumpang tindih. “Dari pembahasan tadi tergambar kesulitan menetapkan tarif yang mendekati realitas,” terangnya.

Pembahasan ini memang telah molor beberapa bulan. Pembahasan ini, perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya tindakan gratifikasi dalam biaya nikah. “Kita tunggu pemberlakuan aturan itu sehingga bisa menepis anggapan buruk dari masyarakat dan mengangkat citra positif terkait proses nikah,” tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster