Rakyat Tak Pernah Mati

 196 total views,  2 views today

 

Oleh:Rinaldi Syahril Jurnalis Palembang

Oleh Rinaldi Syahril

(Penulis adalah Jurnalis dan Pelaku Sastra di Palembang)

Demi kemaslahatan rakyat kecil, maka sudah sepatutnya peta kekuatan ekonomi lokal dibangkitkan. Kita tak perlu cemas. Namun, jika itu dilakukan saya yakin nasib keluarga wong cilik di Indonesia tak lagi mengurut dada. Walau hidupnya di alam surga, mereka pun bukan lagi menjadi ‘tumbal’—korban yang tak pernah mati.

Seni ‘adat mencuri’ merupakan bagian ranting dari ekonomi-politik yang paling tumbuh mekar di negeri ini. Dia dipupuk di lahan subur pada masa lampau, berbunga dan berbuah di era reformasi, serta berkecambah sampai detik sekarang ini. Ilmu patologi ekonomi bangsa kita sepertinya semakin terus meruyak dengan level dan skala yang semakin menyebar, meluas, dan membesar—tanpa kenal jeda, tak peduli dengan pergantian musim politik, dan kian melanda pada pelbagai sektor pembangunan. Pun seakan menjadi mesin pelumas birokrasi, pelicin dunia bisnis, minyak wangi bagi parpol, dan seringkali bersileweran di bawah naungan sebuah kekuasaan.

Bidang ekonomi bangsa ini sungguh amat masyhur. Telah banyak berkas dokumentasi dan mengulas fenomena ekonomi yang terjepit, namun akhirnya tak pernah menyurut, bahkan berlaku setelah tumbangnya Orde Baru.

Terberainya praktik sektor ekonomi di semua penjuru tanah air, termasuk wilayah Sumsel antara lain  bersumber dari lemahnya keberpihakan jajaran pemerintah untuk menghargai ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang dominan dikendalikan oleh wong cilik.

Nyatanya, praktik penyimpangan dana negara Indonesia yang sangat besar itu, turut pula merambah ke hampir semua cabang kegiatan ekonomi, misalnya di proyek   beras, pupuk, gas, sapi, ayam, ikan, sawit, karet, susu, air minum, garam, pestisida, komunikasi, jasa perdagangan, dan sebagainya. Kesemuanya itu sangat dibutuhkan oleh kelangsungan hidup masyarakat terbawah.

Dan, kita pun perlu mengingat bahwa praktik kegiatan ekonomi itu. tampaknya memang selalu menjadi imbas dari meluasnya praktik korupsi di tingkat elite paling pucuk. Hampir semua penyimpangan di berbagai sektor itu, celakanya, masih terus berlangsung hingga sekarang ini.

Hebatnya lagi. rupa-rupa kisah tak harum soal terpuruknya ekonomi dari jagat ini sesungguhnya dialami oleh kalangan wong cilik belakangan ini. Belum tamat drama satu, muncul lagi drama tragis lainnya. Mulai dari kasus Century, mekarnya bank asing, pasar modal, sekuritas, kasus hambalang, investasi luar negeri yang makin bersemi, kasus hambalang, dugaan penyimpangan dana haji, dan yang teranyar sejumlah kepala daerah terjerat praktik korupsi. Namun situasi kehidupan masa depan masyarakat petani atau pedagang kecil pun terasa semakin gelap. Sementara hasil pilpres kini juga masih carit marut dan belum pasti.

Tapi apapun kondisinya, wong cilik tak pernah mengeluh. Sekalipun banyak diantara—wong cilik yang sangat dicewakan oleh sistem dan kebijakan pemerintah. Namun mereka tidak pernah hengkang dari profesinya sebagai kaum marhaen sejati –meminjam istilah Bung Karno.

Krisis modal yang dialami wong cilik bukanlah sebuah pilihan. Apalagi, di tengah kondisi ekonomi nasional yang terus merosot dan nilai kurs yang selalu bergejolak membuat kaum cilik ini tetap disinggahi sikap optimis. Terkadang kenyataan lebih pahit harus dihadapi penduduk bangsa ini tertama wong cilik. Sayangnya, kesempatan untuk maju dan berkembang bagi mereka seakan tidak pernah tuntas. Dan jangan heran bila orang-orang lemah seperti masyarakat petani atau pedagang kaki lima di negeri ini mulai membayangkan apa yang diimpikannya belum tentu akan terwujud. Lagi-lagi semuanya tergantung pada integritas dari pemerintah. Walau sebuah harapan sudah terlanjur diletakkan dan selanjutnya digambarkan seperti orang awam. Jika hasilnya nanti tidak sesuai, tentu mereka tak menyesal.

Terlepas dari apa pun alasannya, kekurangtanggapan baik pemimpin maupun pemerintah terhadap kekecewaan itu—malah sempat hening beberapa tahun—telah menuai krisis kepercayaan. Sebab itu, kita semua perlu meluangkan waktu sedikit untuk memahami bagaimana nasib seutuhnya dari masyarakat kecil—wong cilik di negeri ini. Dan kita juga perlu meluangkan pikiran untuk mencari solusi yang tepat dan bermanfaat.

Ke depan sang pemimpin ataupun pemerintah harus cepat bertindak, sehingga kisruh soal ekonomi wong cilik tak seruwet ini. Pemerintah wajib ikut berdiri satu biduk dengan para wakil rakyat.  Saya cukup yakin bila semua bertindak rasional dan proporsional, maka hak-hak  wong cilik—seperti  masyarakat pedagang kaki lima, petani, nelayan, tukang becak, penjual tahu tempe, pedagang ikan asin, asongan, penjual sayur dan buah, dan wong cilik lainnya—akan dapat  terpenuhi.

Siapa pun hendaknya tak usah sibuk menutup jalur ‘kenikmatan’ yang diraih oleh rakyat kecil. Karena mereka sedikit pun tak punya ‘peluru’ yang kuat untuk berbuat. Memang di atas kertas kemelut yang sekarang terjadi itu, bermula dari adanya krisis ekonomi—sandang, pangan, buku, dan papan bagi sebagian besar penduduk yang hidup di Indonesia. Barangkali tidaklah elok jika uang wong cilik dijadikan rebutan oleh oknum yang tak bertanggungjawab. Optimisme perbaikan nasib kehidupan wong cilik oleh pemerintah agaknya menjadi hal wajib segera direalisasikan, terutama oleh presiden baru. Sebab rakyat tak pernah akan “mati”, tapi sebaliknya presiden  bisa “mati” oleh rakyat.

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster