Mobil Dinas Dilarang Dibawa Mudik

 254 total views,  2 views today

Ilustrasi Mobil Plat Merah | Ist

Ilustrasi Mobil Plat Merah | Ist

PALEMBANG – Para pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dilarang memakai mobil dinas untuk keperluan mudik lebaran. Apabila ada pejabat yang nekat menggunakan mobil dinas, untuk mudik maka akan diberi sanksi sesuai aturan.

Sekretaris Daerah Palembang, Ucok Hidayat mengatakan, semua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kepala Bidang (Kabid), camat maupun lurah yang memiliki fasilitas kendaraan dinas, dilarang menggunakan kendaraan milik negara itu untuk mudik lebaran.

“Kami menghimbau agar tidak memakai mobil dinas, untuk keperluan di luar kedinasan. Apalagi dibawa mudik keluar daerah Palembang, bukan untuk urusan dinas maka itu melanggar,” kata Ucok, Selasa (15/7).

Menurut Ucok, mobil plat merah itu hanya boleh digunakan saat operasional untuk keperluan kedinasan saja. Katanya, sesuai  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, mobil dinas merupakan aset daerah.  “Mobil dinas sebagai alat transportasi untuk menunjang aktivitas kedinasan. Artinya, mobil dinas dilarang dipakai untuk keperluan di luar kedinasan,” jelasnya.

Selain itu Ucok menghimbau, para pejabat juga tidak meminjamkan mobil dinas kepada orang lain, selama libur lebaran. Sebutnya, mobil dinas yang dipakai para pejabat harus di pelihara dan dirawat walaupun tidak dipakai selama libur lebaran.  “Kami akan mengawasi langsung mobil dinas, yang dipakai oleh para pejabat untuk keperluan mudik lebaran,” tegasnya.

Ucok menambahkan, larangan penggunaan mobil dinas itu juga ditegaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepada seluruh daerah di Indonesia. Pemakaian mobil dinas untuk mudik yang dilengkapi dengan biaya bahan bakar, dari anggaran daerah adalah salah satu bentuk korupsi yang dilakukan penyelenggara negara.

Katanya, KPK telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh institusi pemerintahan agar pejabatnya tidak menerima pemberian, dalam bentuk barang atau fasilitas, seperti penggunaan mobil dinas untuk mudik.

“Pemakaian mobil dinas untuk mudik merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan amanah. Pemerintah yang menyetujui PNS menggunakan mobil dinas untuk mudik, adalah hal yang tidak benar. Tujuan penggunaan mobil dinas adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi pejabatnya,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster