Mantan Pejabat Tergusur Ikut Aksi, Dewan Didesak Berhentikan Romi-Harno

 383 total views,  2 views today

Tuntut Diberhentikan - Ratusan Pegawai Negeri Sipill (PNS) Kota Palembang yang menamakan diri Forum Pegawai Peduli Palembang (FP3) melakukan demo di DPRD Palembang, Selasa (15/7). Mereka menuntut pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Palembang.karena mereka tidak mau dipimpin oleh pemimpin yang didapat dari hasil suap. | Foto : Iwan Cheristian

 Ratusan Pegawai Negeri Sipill (PNS) Kota Palembang yang menamakan diri Forum Pegawai Peduli Palembang (FP3) melakukan demo di DPRD Palembang, Selasa (15/7/2014).  | Foto : Iwan Cheristian

PALEMBANG – Ada yang berbeda dengan DPRD Kota Palembang, Selasa (15/7). Puluhan orang yang mengenakan seragam coklat- coklat, khas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan membawa spanduk dan atribut lainnya mendatangi kantor wakil rakyat tersebut.

Mereka menamakan dirinya Pegawai Peduli Kota Palembang (FP3) ini, melakukan aksi. Seperti aksi massa umumnya, puluhan abdi negara ini dengan pengeras suara meneriakkan desakan dan permintaan mereka.

Namun uniknya,  puluhan PNS yang melakukan aksi tersebut umumnya adalah mantan pejabat di lingkungan Pemkot Palembang yang tersingkir di era kepemimpinan Romi Herton-Harnojoyo.

Diantaranya mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Riza Fahlevi, mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), Aris Saputra, dan mantan Kepala Dinas Penerangan Jalan dan Pertamanan (DPJP), Andi Wijaya Busroh. Selain itu juga ada pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemkot Palembang.

Ada apa gerangan ? ternyata mereka menentang pimpinan sendiri. Ya, PNS ini mendesak DPRD Kota Palembang segera memberhentikan Romi Herton dan Harnojoyo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang.

Alasannya,  keduanya sudah melakukan kejahatan. “DPRD Palembang, harus segera meminta fatwa Mahkamah Agung (MA), terkait pe non aktifan keduanya. Romi-Harno harus out. Dewan juga, harus  melakukan pengawasan ketat dalam penyelenggaraan pemerintahan di pemkot,” kata Ari Wijaya, koordinator aksi.

Selain itu, mereka juga mendesak kedaulatan rakyat Palembang untuk dikembalikan. “Jika tuntutan kami ini tidak ditindaklanjuti dalam waktu yang singkat, kami akan datang kembali dalam jumlah massa yang lebih besar. Kami malu punya Wali Kota dan Wakil Wali Kota seperti Romi-Harno,” ungkapnya saat dibincangi usai melakukan orasi.

Sementara itu anggota FP3, Riza Pahlevi menyebut kasus yang menimpa Romi Herton tersebut didukung lima bukti hukum yang kuat. “Pertama, pada 30 Juni 2014 lalu Pengadilan Tipikor Jakarta, menjatuhkan vonis seumur hidup kepada terpidana mantan Ketua MK, Akil Muchtar dan salah satu dakwaan jaksa, AM terbukti menerima suap dalam sengketa Pemilukada Palembang yang melibatkan Romi Herton,” jelasnya.

Kedua, pada 16 Juni KPK telah tetapkan Romi Herton sebagai tersangka atas penyuapan terhadap AM. Kemudian yang ketiga pada 10 Juli, Romi sudah ditahan KPK. “Keempat, secara jelas dan nyata putusan MK Nomor 42/PHPI.D-XI/2013, soal Pemilukada Palembang berasal dari tindak kejahatan. Terakhir, jalannya pemerintahan tidak kondusif akibat Roi ditahan dan beberapa pekabat yang diduga ikut terlibat,” bebernya.

Anngota FP3 lainnya, Aris Saputera mengatakan, kekosongan hukum di Pemkot Palembang itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004,  harus ditindaklanjuti sesuai norma hukum, etika, moral dan demi terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat Palembang.

Karena sebutnya, tindakan penyuapan yang dilakukan Romi terhadap AM adalah perbuatan kejahatan sehingga disimpulkan jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang, cacat hukum. “Suap yang dilakukan Romi, satu paket dengan wakilnya, Harnojoyo. PNS maupun masyarakat malu dipimpin oleh penyuap dan pelaku tindak kejahatan,” tegasnya.

Menanggapi aksi itu, Wakil Ketua DPRD Palembang, Suhaely Ibrahim mengatakan, dewan tidak bisa mengambil keputusan dalam waktu dekat. Pasalnya sudah ada aturan tetap, yang ditentukan pemerintah soal hal itu.  “Yang pasti, aspirasi mereka kami tampung. Sekarang ini, kita ikuti saja proses hukum Romi Herton, mudah-mudahan kasus ini tidak terlalu lama dan segera disidangkan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila Harnojoyo juga terlibat, maka ditakutkan akan terjadi ke fakuman di Pemkot Palembang. Oleh sebab itu, dewan berharap pengadilan segera menyidangkan kasus Romi itu. Ia juga mendesak, Mendagri untuk mencabut SK 38 yang merupakan dasar hukum pengangkatan Romi-Harnojoyo sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang. “Tapi,  karena ini proses hukum, bisa saja dilakukan. Yang pasti kami akan mendorong, proses hukum ini secepatnya dilaksanakan,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster