Kejari Pagaralam : 2014, Prioritas Kasus Pupuk dan CPNS

 249 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

PAGARALAM – Jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam, prioritaskan penanganan dua kasus yang sekarang ini telah masuk pada tingkat penyelidikan, diantaranya dugaan korupsi dalam pengadaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2009 dan penyelewengan penyuplaian pupuk bersubsidi tahun 2013. Hal itu dikemukakan Kejari Kota Pagaralam, Ranu Indra SH MH melalui Kasi Intel Syharil SH, Senin (14/7).

Kata Syahril, selama ini memang untuk perkara tindak pidana umum (Pidum), pengusutan kasus CPNS sudah di tangani Polres Kota Pagaralam dan berkasnya sudah dilipahkan atau P21.

“Sedangkan kita, khusus menangani persoalan tindak pidana korupsinya yang mengakibatkan kerugian negara. Untuk 10 CPNS yang sudah diberhentikan Wali Kota Pagaralam Drs Djazuli Kuris periode 2003-2013, terkait pemalsuan data kepegawaian,” ujarnya.

Kendati demikian lanjutnya, ada hal yang lebih penting lagi terkait kerugian negara akibat Pemkot Pagaralam yang sudah melakukan pengangkatan terhadap 10 PNS yang tidak terdaftar resmi di Badan Kepegawaian Negara (BKN) tersebut. Itu artinya, pengeluaran selama PNS ilegal tersebut bekerja selama beberapa tahun itulah yang menyebabkan kerugian negara.

“Ya, Pemkot Pagaralam telah mengangkat 10 PNS tersebut secara sepihak ditingkat daerah saja, sedangkan di BKN tidak terdaftar. Sementara kewajiban terhadap 10 pegawai dimaksud sudah dipenuhi semua, mulai dari gaji, tunjangan, dan termasuk gaji 13,” jelasnya seraya berujar selama ini kasus ini belum kita tindaklanjuti karena masih menunggu gugatan Pemkot Pagaralam kepada Mahkama Agung (MA) tapi ditolak.

Ia mengatakan, untuk proses pemeriksaannya nanti akan dimulai dengan memeriksa sejumlah saksi lain seperti pihak Bank Sumsel, karena sebagian besar PNS ilegal tersebut sudah melakukan peminjaman bank.

“Ya, kita ingin mendapartkan keterangan dari pihak bank Sumsel seberapa besar nilai atau persentase bagi CPNS mengajukan pinjaman di bank. Kemudian menjurus kepada penyelenggara penerimaan PNS,” tegasnya.

Sementara kalau kasus pupuk, Kejari Kota Pagaralam sudah menetapkan dua tersangka yang diduga kuat terlibat dalam memanipulasi data dan penyimpangan pupuk.

“Kasus pupuk tengah menunggu hasil audit, begitu sudah keluar maka akan segara dilakukan eksekusi bagi tersangkanya,” kata Syahril seraya mengatakan berbeda dengan kasus CPNS, sejauh inu baru akan dilakukan audit terhadap kerugian negara guna membuktikan berapa jumlah uang negara dirugikan.

Sambungnya, di tahun 2014 pihaknya menargetkan dua kasus ini agar selesai tepat waktu. Mengingat cukup banyak laporan masyarakat yang masuk tentunya perlu ditindaklanjuti pula.

“Semoga prioritas dua kasus di tahun 2014 ini dapat berjalan tepat waktu, tanpa mengalami kendala yang berarti” harapnya.

 

TEKS   : ANTONI STEFEN
EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster