Dinkes Tak Mampu Gaji Bidan PTT, Pelayanan Kesehatan Wilayah Terpencil Terancam

 404 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

KAYUAGUNG – Wacana pemerintah pusat mengalikan tanggung jawab pembayaran honor bidan pegawai tidak tetap (PTT) melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) di masing-masing wilayah, nampaknya belum bisa diwujudkan. Lantaran pemerintah setempat tak mampu membayar gaji para bidan PTT tersebut dengan alasan tidak memiliki anggaran khusus untuk membayar tenaga kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan OKI tak sanggup membayar gaji puluhan bidan PTT yang bertugas di Bumi Bende Seguguk itu. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan OKi, H M Lubis SKM MKes, Senin (14/7).

Menurut Lubis, pihaknya membenarkan tentang hal itu, di mana para bidan PTT untuk pembayaran honornya diserahkan ke kabupaten masing-masing melalui APBD.

“‘Namun kami tidak sanggup, karena tidak ada dana anggarannya untuk mengajinya,” beber Lubis.

Lubis berkata, kalau hanya sekedar asal bayar gaji pastinya pihak Dinkes mampu, namun untuk honor PTT sendiri jumlah yang harus dibayar cukup besar per bulan, yakni bisa mencapai Rp3 jutaan perbulan per orang, dikalkukasikan dengan jumlah bidan PTT yang ada, tentu perlu anggaran khusus.

“Ya kalau mau di gaji per bulannya Rp350 ribu kita mampu, namun apakah mereka mau, tentu tidak mau kan?,” ujar mantan Sekretaris Dinkes ini.

Guna mengatasi masalah ini, kata Lubis, pihaknya masih memperpanjang kontrak para bidan PTT tersebut, agar masih difungsikan tenaganya.

“Kalau untuk kawasan desa terpencil, kontraknya tiga tahun, dan bisa memperpanjang tiga kali, kalau untuk wilayah kota Kayuagung kontraknya dua tahun, dan hanya bisa dua kali memperpanjang,” jelasnya.

Sementara akibat kondisi ini bukan tidak mungkin, bila semua bidan PTT yang habis masa kontraknya. Membuat pihak pemerintah kabupaten OKI melalui Dinkes, tidak akan lagi merekrut bidan PTT, pelayanan kesehatan khusus wilayah terpencil terhambat karena tidak ada petugas kesehatannya lagi, seperti para bidan PTT, sedangka bidan-bidan lain di luar PTT belum tentu mau di tempatkan di wilayah pelosok, lantaran tidak terikat kontrak seperti para bidan PTT.

Lanjut mantan Kasubag Kepegawaian Dinas Kesehatan OKI, Budiasnyah, yang dibincangi kemarin, tak menapik tentang hal itu. Menurut dia, semasa menjabat dulu, jumlah bidan PTT di OKI sebanyak 73 orang.

“Kalau kita ambil kecilnya saja,rata-rata gaji mereka Rp2 juta per orang, di kali 73 orang. Jumlah anggaran perbulan yang harus disiapkan Rp146 juta. Dikalikan setahun jumlahnya sudah mencapai Rp1 miliaran. Sementara kita tahu sendiri anggaran fisik Dinkes OKI pertahuan hanya Rp3 miliar, berarti untuk membayar gaji PTT Dinkes perlu mengalokasikan anggaran baru,” terangnya.

Budi mengatakan,  akibat kondisi ini bukan tidak mungkin kedepan tidak adalagi PTT, karena tidak lagi mau merekrut bidan PTT, kalau gajinya dibebankan kepada daerah, bukan pemerintah pusat seperti selama ini. Dan kondisi ini tentu berpengaruh pada pelayanan kesehatan di wilayah pelosok.

“Permasalahannya saat ini para pegawai kesehatan menumpuk di Kota Kayuagung, sementara di pelosok sangat sedikit, terutama menumpuk di Puskesmas Kutaraya, dan Celikah, Kecamatan Kayuagung. Sementara para pegawai tersebut belum tentu mau di tugaskan di pelosok. Kalau hal ini bisa diatasi tentu pelayanan kesehatan akan merata.” tandasnya.

 

TEKS : DONI AFRIANSYAH

EDITOR : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster