Bangub Bukan Modal Nyalon Kades ?

 47 total views,  6 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

EMPAT LAWANG – Pengawasan dana bantuan gubernur  (Bangub) 2014 di Kabupaten Empat Lawang, harus ekstra. Hal ini menyusul kekhawatiran warga, karena menduga akan terjadi penyalahgunaan dana bangub tersebut oleh pejabat (Pj) kepala desa (kades).

Dalam bangub, setiap desa di Sumsel mendapatkan kucuran bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel Rp 100 juta. Dana bantuan ini, dikirimkan langsung ke rekening desa. Dengan jumlah nominal cukup besar, menimbulkan kekhawatiran warga.

Apalagi belakangan ini muncul informasi, sebagian besar Pj kades bakal maju menjadi calon kades defenitif. “Kita khawatir nanti dana bangub digunakan sebagai modal nyalon kades,” ungkap Hen (36), warga Tebing Tinggi, Senin (14/7).

Menurutnya, isu dimaksud cukup santer terdengar, sebelum dibaginya bangub ke desa-desa. Kemungkinan terangnya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Empat Lawang, juga telah mengetahui adanya gelagat tidak baik dari para Pj kades.

Hen berharap, Pj Kades benar-benar memanfaatkan dana tersebut sesuai ketentuan agar masyarakat juga merasakan betul manfaat bangub. “Kita berharap Pj kades benar-benar menggunakan tersebut, bangub sebagaimana mestinya,”imbuhya.

Sementara itu Camat Tebing Tinggi, Rachmat Riyandi mengatakan, dana bangub akan segera dibagikan langsung ke rekening desa, paling lambat sebelum Idul Fitri mendatang. Nah untuk pemanfatannya, baik itu kades maupun Pj kades boleh memanfaatkan dana bangub tersebut, mereka mempunyai hak dan kewajiban sama sebagai pimpinan di tingkat desa.

“Namun dalam penggunaannya sendiri harus sesuai petunjuk teknis (juknis) dan ketentuan. Jangan sampai ada penyelewengan, ini berlaku bagi Pj kades dan kades,” jelas Rachmat Riyandi.

Terpisah, Kepala BPMPD Empat Lawang, H Aminudin Bahar melalui Kabid Pemerintahan Desa, Guntur ketika dikonfirmasi membenarkan, secepatnya bangub akan dibagikan ke rekening desa.  “Saat ini dalam tahap verifikasi dari Pemprov Sumsel, apabila menyimpang dari juknis tentu akan ada sanksi tegas,” ucap Guntur.

Ditambahkannya, BPMPD akan memonitor secara langsung pembagian bangub ke tingkat desa. Juknis penggunaannya sudah jelas, jadi kami tekankan agar tidak terjadi penyimpangan dikemudian hari. “Kita tidak ingin nanti ada permasalahan, harus sesuai juknis penggunaannya,” tukasnya.

 

TEKS              : SAUKANI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster