Ada Pungli di Program Prona, Diminta Biaya Rp 3 Juta/Persil

 263 total views,  2 views today

 

ilustrasi

ilustrasi

BANYUASIN – Masyarakat di Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, resah. Pasalnya pembuatan sertifikat tanah milik mereka dalam program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), dipungut biaya hingga jutaan rupiah.

Padahal dikutip dari http://www.bpn.go.id, biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk penyuluhan, pengumpulan data, pengukuran, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertipikat dan supervisi serta pelaporan.

“Kami diminta Rp 3 juta, untuk pembuatan sertifikat dalam Prona. Padahal setahu kami, biayanya sudah disubsidi oleh pemerintah pusat. Wajar jika masyarakat menjadi resah,” kata Yani (29), warga Primer I, Desa Dana Mulya, Kecamatan Pulau Rimau saat dibincangi, kemarin.

Menurut Yani, dari pengalaman yang sudah-sudah dalam pembuatan sertifikat kepemilikan tanah dalam Prona, peserta program atau masyarakat hanya dibebani biaya materai sebanyak enam sampai delapan lembar.

Kalau pun ada biaya lain sebut Yani, itu sifatnya sukarela yang diberikan pemilik tanah. Namun nilainya tegas dia, tidak sampai jutaan rupiah.  “Saya tahu informasi itu, dari warga lainnya,”  terangnya.

“Tahun ini, di Kecamatan Pulau Rimau ada empat desa yang mendapatkan alokasi program tersebut yakni Desa Sumber Rezeki, Dana Mukya, Nunggal Sari dan Sumber Rejo Primer I. Untuk Desa Sumber Rezeki, peserta program diminta uang muka Rp 250 ribu. Kemudian setelah buku kepemilikan hak atas tanah atau sertifikatnya sudah jadi, baru diminta biaya pelunasan Rp 3 juta. Ini juga berlaku untuk tiga desa lainnya,” bebernya.

Yani mencurigai uang yang diminta tersebut, adalah pungutan liar (pungli). Pasalnya, saat ada oknum petugas dari Kantor Badan Pertanahan Nasiona (BPN) yang datang ke desanya, sempat ditanyakan warga persoalan biaya dalam program tersebut.

“Saat ditanya berapa biayanya, mereka saling lempar. Oleh mereka kita diminta tanya ke kepala desa (kades), sementara kades melempar kembali agar menanyakannya ke petugas BPN tersebut. Karenanya saya duga, ada main mata antara kades dengan oknum petugas BPN tersebut,” ujarnya.

Sekretaris Camat (Sekcam) Pulau Rimau, Sumito yang dihubungi menegaskan, tidak ada biaya yang dipungut dalam program Prona.  “Kalau pun ada biaya, saya tidak tahu. Di Pulau Rimau, memang ada beberapa desa yang mendapatkan program Prona sesuai dengan usulan. Tetapi desa mana, saya tidak hafal,” tukasnya.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster