Output DL Harus Jelas !

 289 total views,  2 views today

EMPAT LAWANG – DPRD Kabupaten Empat Lawang menyoroti beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah atau dinas luar (DL). Pasalnya, beberapa temuan DPRD ada kepala SKPD atau staf pegawai diduga melakukan DL semata-mata ingin mencairan uang perjalanan dinas.

Bahkan hasilnya bisa dikatakan tidak terlihat jelas bagi Empat Lawang. “Kita bicara output nya apa? DL terus, kesannya menghambur-hamburkan uang negara saja,” sesal Joni Riko, anggota DPRD Empat Lawang, kemarin.

Disebutkan Joni, jika tugas DL dilakukan sesuai porsi dan program kerja SKPD, tentu saja akan di implementasikan hasilnya secara nyata. Apakah itu rapat koordinasi ke pusat, pembinaan atau bahkan mengajukan program ke pusat.

Selain itu juga, apa didapat harus diterapkan di Empat Lawang. Dengan demikian lebih dirasakan apa manfaat tugas di emban DL itu demi kepentingan rakyat.  Mengenai ini katanya, harus menjadi evaluasi bagi Bupati Empat Lawang. Terutama dalam efisiensi penggunaan anggaran daerah, agar serapan dan penggunaan lebih tepat sasaran.

Joni mencontohkan, salah satu SKPD kerap melaksanakan DL. Dia mempertanyakan mana hasil setelah melakukan perjalanan dinas tersebut. Jangan sampai hanya untuk jalan-jalan saja. Selain itu juga kalau paripurna harus hadir dan mengikutinya. “DL itu boleh asalkan benar-benar program dan harus diterapkan hasilnya. Jangan sampai kesanya cuma menghabiskan anggaran saja,” terang politisi dari PNBK ini.

Sementara itu Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), H Nanti Kasih memastikan perjalanan dinas atau DL dilakukan SKPD tentu demi kepentingan daerah.

Sebab apa, jika tidak ada alasan jelas seperti undangan ataupun tugas program tidak akan mungkin dilakukan DL. Nah untuk Bappeda sendiri, tidak asal DL saja, semua tentu untuk kepentingan Empat Lawang.

“Bappeda ini mengurus semua intansi jadi kalau ada program dinas lain, bappeda harus ikut. Sebagai badan perencanaan harus mengawal intansi lainya agar program tersebut sesuai dengan visi dan misi. Dan juga Bappeda mengurus proposal, dokumen perencanaan. Itu kalau DL disesuaikan dengan bagian masing-masing yang membidanginya,” jelas Nanti Kasih.

Kalau hasil DL lanjut Nanti, harusnya dewan memahami, hasil itu terlihat pada intansi. Karena yang punyo program itu dinas terkait dan Bappeda hanya merencanakanya sesuai sesuai dengan visi dan misi bupati.

Selain itu juga dalam visi dan misi ada lebih diutamakan yaitu program langsung terlihat bukan jangka panjang. “Bappeda perencanaanya saja, hasilnya dapat dilihat dari intansi yang membidangi,” tukasnya.

 

TEKS              : SAUKANI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster