KPU OI Didesak Percepat Hitung Suara

 287 total views,  2 views today

kpuINDERALAYA  – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kabupaten Ogan Ilir (OI), Annahrir memastikan, rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres)  tidak dapat digeser sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya beberapa Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang mendesak percepatan perhitungan surat suara, Kamis (10/7), kemarin.

“Ya, memang ada beberapa PPS atau PPK yang minta jadwal pleno penghitungan suara mulai dari tingkat PPS maupun PPK dipercepat alias dimajukan lebih awal, namun  permintaan itu tidak bisa dilakukan, karena dianggap melanggar aturan,” ungkapnya.

Menurut Annahrir, sesuai dengan aturan PKPU RI nomor 4 Tahun 2014, jadwal rapat pleno rekapitulasi Pilpres sudah ditetapkan oleh KPU, yakni pada 10-12 Juli  penghitungan suara tingkat PPS, lalu pada tanggal 13-15 Juli penghitungan suara tingkat PPK, dan tanggal 16-17 Juli rapat pleno tingkat KPUD OI

“Baru pada tanggal 18-19 Juli pleno tingkat KPU Sumsel dan dilanjutkan pada tanggal 20-22 Juli Pleno tingkat KPU  RI,” jelas Annahrir.

Dikatakan Annahrir,  jadi sesuai aturan, semua penyelenggara Pilpres mulai dari PPS, PPK, KPU harus taat azas dan taat aturan untuk melakukan pleno rekapitulasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Sementara disinggung banyaknya mahasiswa Unsri di Inderalaya yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya, Annahrir menjabarkan, hal itu dikarenakan mahasiswa tersebut tidak mengantongi formulir A5 yang dikeluarkan dan ditandatangi oleh PPS asal mereka.

“Kita sudah bekerjasama dengan BEM Unsri  dan telah mengeluarkan blangko A5 sebanyak 600, namun ternyata masih ada mahasiswa yang belum mendapatkan A5 tersebut, ya itu tadi mereka tidak mendapatkan karena terputus informasi, karena pulang dari KKN,” ujar Annahrir.

Sebenarnya, sambungnya, para mahasiswa  yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya, cukup mudah, mereka bisa kontak dengan keluarga di tempat asalnya untuk dibuatkan model A5, lalu A5  dikirim via Pos, atau yang lainnya.

“Tapi yang terjadi mahasiswa yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya, justru pada hari  H mendatangi KPU, tentu saja tidak bisa dilayani,” pungkas Annahrir.

 

Teks : Junaedi Abdillah

EDITOR: SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster