PTUN Menangkan Gugatan PPID Muba

 389 total views,  2 views today

Kabag Humas Pemkab Muba didampingi kuasa hukum PPID Pemkab Muba, menunjukkan putusan PTUN Palembang yang memenangkan dua gugatan yang disampaikan PPID Muba. Foto : Bagus Santoso

Kabag Humas Pemkab Muba didampingi kuasa hukum PPID Pemkab Muba, menunjukkan putusan PTUN Palembang yang memenangkan dua gugatan yang disampaikan PPID Muba. Foto : Bagus Santoso

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, memenangkan dua gugatan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba).

Gugatan yang dimenangkan itu adalah keberatan atas putusan Komisi Informasi (KI) Sumatera Selatan (Sumsel), yang mengabulkan permohonan informasi publik LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKOSS) terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol).

Kemudian putusan KI Sumsel atas permohonan informasi yang diajukan LSM Komite Penegak Kebenaran (KPK) terhadap Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya (CK) dan Pengairan Muba.

Kuasa hukum PPID Muba, Zulkarnain SH dibincangi, Senin (7/7) di Muba mengatakan, PPID Pemkab Muba memenangkan perkara di PTUN berdasarkan Putusan Nomor: 23/G/2014/PTUN-PLG tentang sengketa antara PPID Pemkab Muba selaku pemohon keberatan melawan LSM Gerakan Anti Korupsi Sumatera Selatan (GAKKOS) selaku termohon keberatan.

“Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Palembang mengabulkan permohonan Pemohon keberatan yang diajukan PPID Muba serta membatalkan putusan KI Sumsel Nomor 175/III/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 17 Maret 2014,” jelas Zulkarnain.

Sebelumnya, pada persidangan ajudikasi di KI Sumsel yang menghasilkan putusan Nomor 175/III/KI-SS/PS-M-A/2014, KI Sumsel memenangkan LSM GAKOSS yang mengajukan permohonan data informasi berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dokumen lain yang berhubungan dengan dana APBD Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012 di Badan Kesbangpol Kabupaten Muba.

“Putusan PTUN Palembang ini, telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga putusan KI Sumsel Nomor 175/III/KI-SS/PS-M-A/2014, dinyatakan gugur secara hukum,” terang Zulkarnain.

Sedangkan berdasarkan putusan Nomor :24/G/2014/PTUN-PLG tentang sengketa antara PPID Pemkab Muba selaku pemohon keberatan melawan LSM Komite Penegak Kebenaran (KPK) selaku termohon keberatan, PTUN Palembang mengabulkan permohonan pemohon keberatan secara keseluruhan serta membatalkan putusan KI Sumsel Nomor 185/III/KI-SS/PS-M-A/2014 tanggal 21 Maret 2014.

Zulkarnain mengatakan, putusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim PTUN Palembang pada Senin 16 Juni 2014. Sebelumnya KI Sumsel, pada putusan Nomor 185/III/KI-SS/PS-M-A/2014 memerintahkan kepada  PPID Pemkab Muba untuk memberikan informasi kepada pemohon berupa DPA atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen lain yang berhubungan dengan Dinas PU CK dan Pengairan Muba Tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012.  “Melalui putusan PTUN Palembang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini, putusan KI Sumsel Nomor : 185/III/KI-SS/PS-M-A/2014, batal secara hukum,” tukasnya.

 

TEKS              : BAGUS SANTOSA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster