Paska Ditetapkan Jadi Tersangka, Romi Akhirnya Terlihat di Pemkot

6 total views, 3 views today

Romi Herton Walikota Palembang

Romi Herton Walikota Palembang

PALEMBANG – Paska penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (16/6) lalu, Wali Kota Palembang, Romi Herton sempat menghilang dan tidak pernah terlihat menjalankan aktivitasnya di Kantor Pemkot Palembang dan agenda lainnya.

Namun, Senin (7/7), orang nomor satu di metropolis tersebut akhirnya terlihat juga berada di kantornya, di Jalan Merdeka 1, Palembang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Palembang ini juga, terlihat menjalankan sejumlah aktivitas sebagai wali kota.

Pantauan Kabar Sumatera, Romi nampak hadir dalam rapat revitalisasi Pasar 10 Ulu Palembang di Kantor PD Pasar Palembang Jaya. Padahal didalam jadwal pemkot, orang Romi tidak disebut akan menghadiri agenda tersebut.

Didalam jadwal acara tersebut, seharusnya dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Namun, karena menunggu kedatangan Romi, rapat itu baru bisa dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. “Yah, pak wali hadir. Semua SKPD juga ikut hadir, termasuk juga Ketua DPRD Palembang,” kata Kabag Humas dan Protokol Setda Palembang, Ratu Dewa.

Ditanya mengapa Romi tekesan menghindar dan tidak pernah hadir dalam berbagai kegiatan Pemkot Palembang, Dewa menjawab, walaupun wali kota, tidak datang namun Romi tetap menjalankan tugasnya, seperti biasa di rumah dinas wali kota.

“Bapak ngantor terus setiap hari. Tapi di rumah dinasnya, jalinan koordinasi antar SKPD di lingkungan Pemkot Palembang, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Beliau pun tetap menggunakan pakaian dinas walaupun di rumah.  Dari dulu,  bapak selalau mengikuti agenda pemkot, bahkan pertemuan hari ini di PD Pasar beliau menghadirinya,” ucapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Romi dan istri ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dalam perkara dugaan suap dalam kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Palembang yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).

Romi Herton dan istri, dijerat dengan pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 64 ayat 1 Jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Serta dijerat juga dengan Pasal 22 jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang (UU) tentang Pemberatasan Korupsi.

 

TEKS          : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com