Terkait Status Tersangka Wali Kota Palembang, Dewan Belum Mau Ambil Sikap

 226 total views,  2 views today

 

Romi Herton Walikota Palembang

Romi Herton Walikota Palembang

PALEMBANG – Dorongan mantan kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang, Alamsyah Hanafiah, agar DPRD Kota Palembang mengambil sikap terhadap persoalan hukum yang membelit Wali Kota Palembang, Romi Herton, ditanggapi santai oleh pimpinan Fraksi DPRD Palembang.

Ketua Fraksi Hanura di DPRD Palembang, Tapip menyebut, dewan tidak bisa serta merta mengambil sikap terkait adanya kisruh ini. Menurutnya, ada beberapa proses yang harus dilalui.  “Semuanya ada proses kelembagaan, dalam hal pengambilan sikap adanya kasus ini yang menyebabkan Wali Kota Palembang tersangka,” katanya saat dihubungi, Minggu (6/7).

Hal yang sama diungkapkan Ketua  Fraksi PKB, Endarman. Menurutnya, sampai sekarang dewan memang belum mengambil sikap apapun. “Kalau secara kelembagaan ada unsur pimpinan. Tetapi mekanismenya, setiap fraksi mengusulkan ke Badan Musyawarah (Banmus), setelah itu baru bisa mengambil sikap,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Adiansyah mengatakan, dewan harus melihat kondisi ini melalui proses secara kelembagaan. Namun pimpinan DPRD Palembang, tidak ingin membahas ini maka proses kelembagaan tidak bisa berjalan.

“Intinya kami tidak mungkin memaksakan adanya perubahan kepada pimpinan DPRD. Namun, jika DPRD Palembang mendapatkan desakan dari masyarakat, untuk meminta dikembalikan pemenang Pemilukada Palembang lalu yakni Sarimuda-Nelly, tidak menutup kemungkinan hal ini di bahas antara fraksi dan pimpinan DPRD,” tegasnya.

Menurut Adiansyah, sejauh ini Palembang masih tetap aman dan kondusif.  Artinya masyarakat Palembang, tidak ada masalah terkait masalah hukum Romi Herton. “Sejauh ini aman saja, kita ikuti saja proses hukum yang berjalan saat ini,” ujarnya.

Sementara itu pengamat hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut putusan Pengadilan Tipikor yang menghukum mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, (MK) Akil Muchtar, membuka fakta bahwasanya Pemilukada Palembang dimenangkan dengan cara tidak benar.

Karenanya menurut Refly, pihak terkait harus harus mendorong Mendagri untuk mencabut Surat Keputusan (SK) pengangkatan Romi-Harno sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang. “Kemudian menerbitkan SK baru, yang melantik pasangan pemenang berdasarkan hasil ketetapan KPU yakni Sarimuda-Nelly,” terang Refly yang dibincangi usai menjadi nara sumber dalam diskusi  bertajuk kedaulatan rakyat Palembang, prespektif politik hukum dan sosial studi kasus pasca sengketa Pemilukada Palembang, di Hotel Arista, Palembang, Sabtu (5/7).

Menurut Refly, diterbitkan SK baru sangat memungkinkan. Karena ada tiga dasar utama yang menguatkan. Pertama ada putusan KPK yang mengkonfirmasi, bahwa Pemilukada Palembang ada penyuapan.  Kemudian Wali Kota Palembang sudah menjadi tersangka.

“Dan yang ketiga adalah, ada fakta bahwa MK tidak pernah membatalkan SK Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang versi KPU atau SK 35. Apalagi ditambah dengan KPU atau pihak terkait lainnya meminta fatwa kepada Mahkamah Agung (MA), dan terakhir keputusan dewan etik. Yah semakin banyak dasar, maka kemudian nantinya Mendagri semakin memiliki moral untuk segera menerbitkan SK baru atau merefisi lagi SK pelantikan Romi-Harno,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster