KPU Sumsel Dideadline 3 X 24 Jam, Pecat Lima Komisioner KPU Muba

 280 total views,  2 views today

dirinya Gerakan Komite Pemantau Independen Demokrasi (GKPID) Sumsel, Jumat (4/7) menyambangi  kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, di Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang.

dirinya Gerakan Komite Pemantau Independen Demokrasi (GKPID) Sumsel, Jumat (4/7) menyambangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, di Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang.

PALEMBANG – Puluhan orang yang menamakan dirinya Gerakan Komite Pemantau Independen Demokrasi (GKPID) Sumsel, Jumat (4/7) menyambangi  kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, di Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang.

Aksi tersebut mereka lakukan untuk meminta KPU Sumsel, memecat lima komisioner KPU Musi Banyuasin (Muba). Alasannya, lima komisioner KPU Banyuasin telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran baik hukum maupun kode etik.

“Tindakan KPU Muba, yang mencoret nama Fatmawati sebagai calon anggota legislatif (caleg) terpilih dari Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dan menggantikannya dengan caleg nomor urut 2, Bahrul adalah tindakan tidak benar. Sebab Fatmawati meraih suara terbanyak yakni 2119 suara sah,” kata Fadriyanto, koordinator aksi (korak).

” Kami mempertanyakan kredibilitas, profesionalitas, dan indefendensi KPU Muba, yang menghilangkan hak konstitusi Fatmawati beserta masyarakat yang memilihnya,” ungkap  Fadriyanto.

Menurutnya Fatmawati, merupakan korban dan telah di zholimi kelima Komisioner KPU Muba, yang diketuai Rustam Effendy bersama anggotanya. Ia menyebut, ada indikasi, pencoretan nama Fatmawati sebagai caleg terpilih tersebut karena adanya permainan. Buktinya sebut dia, rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Muba dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, tidak digubris oleh KPU Muba.

“Tindakan KPU Muba ini jelas tidak sesuai dengan  pasal 17 UUD 1945, Peraturan bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Panwaslu Muba juga tidak menyetuji putusan pleno KPU Muba, yang mencoret Fatmawati namun rekomendasi Panwaslu itu tidak dipedulikan,” ungkapnya.

Hal serupa juga dikatakan koordinator lapangan (Korlap), Akbar Ikhramsyah. Ia memintna KPU Sumsel tidak terkesan menutup mata dan telinga, terhadap tindakan KPU Muba yang melawan prosedur hukum dan kode etik.

“Kami minta agar KPU Sumsel, segera menonaktifkan kelima Komisioner  KPU Muba ini. Apabila 3 X 24 jam, tidak ada tindakan tegas dari KPU Sumsel, kami akan menghadirkan 2.119  masyarakat Muba yang benar-benar memilih Fatmawati, bahkan bisa dibuktikan dengan data pemilih yang ada di Dapil 2 Muba,” tegas Akbar.

Menanggapi desakan ini, Ketua KPU Sumsel, Aspahani didampingi Komisioner KPU Sumsel lainnya mengaku sudah mendapatkan laporan terhadap putusan KPU Muba tersebut. KPU Sumsel juga terangnya, sudah melakukan rapat pleno bersama dengan Bawaslu Sumsel, untuk menindaklanjuti sejumlah laporan terhadap KPU Muba itu.

“Pada prinsipnya, kita mendukung proses pembelaan yang dilakukan terhadap caleg ini, dan kita juga sudah lakukan pleno dengan Bawaslu, namun tentunya ada proses dan prosedur yang mesti kita lakukan terlebih dahulu mendalami persoalan KPU Muba ini,” tandasnya.

 

TEKS              : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster