Ketua Panwaslu OI : Pemilih Masih Apatis

 237 total views,  2 views today

Ilustrasi Pemilu 9 April 2014 | Dok KS

Ilustrasi Pemilu 9 April 2014 | Dok KS

INDERALAYA – Menurunnya tingkat partisipasi pemilih dalam setiap momen pemilihan baik Pemilihan Legislatif (Pileg), maupun Pemilihan Presiden (Pilpres), sebelumnya membuktikan bahwa pemilih bersifat apatis.

Untuk mendongkrak naiknya tingkat pemilih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), melakukan program sejuta relawan yang diklaim bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

Demikian benang merah dalam diskusi publik bertema “Pentingnya Relawan Pengawas Pemilu Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014” yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Kabupaten Ogan Ilir (OI), di Indralaya, Ogan Ilir, Jumat (4/7), kemarin.

Ketua Panwaslu OI, Syamsul Alwi mengatakan, mengakui beberapa momen terakhir dalam penyenggaraan Pileg dan Pilpres, pemilih masih bersifat apatis hanya menjadi objek pemilu.

“Kita ingin pemilih menjadi subjek, artinya memiliki kesadaran sendiri. Untuk diketahui, pada Pemilu 2004, 2009 lalu, jumlah pemilih sekitar 70 persen dan bahkan menurun menjadi 60 persen. Ini Pekerjaan Rumah (PR), kita untuk mendongkrak jumlah pemilih,” ungkapnya.

Syamsul menambahkan, Bawaslu RI terus melakukan upaya tersebut dengan membuat program satu juta relawan mandiri. Menurutnya, program tersebut diklaim mampu meningkatkan jumlah pemilih.

“Ya, kami yakin, program satu juta relawan bisa meningkatkan jumlah pemilih. Kita ingin, masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” paparnya.

Faktor apatis, sambung Syamsul yakni para pemilih sudah terkondisi masa lalu, di mana ada intimidasi. Kemudian ada iming-iming uang. “Ini yang menyebabkan pemilih merasa apatis,” tuturnya.

Sementara itu, anggota Panwaslu Divisi Hukum Penanganan Pemilu, Medi Irawan, dalam memaparkan prihal pengawasan berbasis masyarakat.

Menurutnya, tugas dari Panwaslu yakni memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara, melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif.

“Selain itu meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang serta menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam menyelesaikan sengketa non pidana ada beberapa hal dalam penyelesaiannya yakni mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa, melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

“Lalu, dalam hal tidak tercapai kesepakatan, pengawas pemilihan untuk membuat keputusan. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.  Penyelesaian sengketa umumnya paling lambat 14 hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan. Untuk bersifat pidana, penyidikan terhadap laporan sengketa yang mengandung unsur tindak pidana dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Diskusi publik tersebut dihadiri seluruh anggota komisioner Panwaslu, Wakapolres OI, Kompol Isbeth, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta mahasiswa.

 

Teks     : Junaedi Abdillah

EDITOR    : SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster