Jabatan Romi-Harno Gugur Demi Hukum

 262 total views,  2 views today

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

Walikota dan Wakil Walikota Palembang | Dok KS

PALEMBANG – Paska jatuhnya vonis hukuman seumur hidup terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dan ditetapkannya Wali Kota Palembang, Romi Herton sebagai tersangka, terkait sengketa Pemilikada 2013 lalu maka keputusan MK yang memenangkan pasangan Romi-Harno sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang harus dibatalkan demi hukum.

Hal tersebut diterangkan mantan kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, Alamsyah Hanafiah, saat melakukan konfrensi pers di kantornya di Jalan Basuki Rahmat, Palembang, Jumat (4/7).

Alamsyah mengatakan, dana yang dikeluarkan negara untuk Pemilukada Palembang cukup besar, jadi harus dikembalikan ketetapan KPU, yang memenangkan pasangan Sarimuda-Nelly Rosdiana, dengan kemenangan 8 suara.

“Ini harus kembali kepada ketetapan pemilu, jadi harus dikembalikan kepada ketetapan semula atas ketetapan KPU, karena keuangan negara yang dikeluarkan untuk Pemilukada Palembang besar, dan hasilnya adalah ketetapan KPU  bukan MK,” kata Alamsyah.

Menurut Alamsyah, harus bisa dibedakan kasus yang menjerat Akil dan Romi Herton, yakni sebagai sengketa pidana pemilu. Tetapi sebutnya pidana pemilu ini, menyangkut Undang-Undang (UU) Korupsi,  bukan pidana dalam UU Pemilu.

“Jadi beda, kalau pidana pemilu dalam UU Pemilu. Karena dalam UU Korupsi, penyidiknya adalah KPK. Pemilu ini kasus korupsi, jadi jelas harus dikembalikan pada hasil Pemilukada Palembang yang ditetapkan oleh KPU Palembang sebelumnya,” tegasnya.

Tetapi untuk mengembalikan ketetapan pemilu yang memenangkan Sarimuda-Nelly terangnya, harus berlandaskan Surat Keputusan (SK) Mendagri.  “Kata KPU yang menang Sarimuda-Nelly. Tetapi kata MK, yang menang Romi-Harno. Diluar dugaan, ternyata MK ini melakukan kejahatan, Romi melakukan kejahatan dan MK memenuhi kejahatan itu. Dari kejahatan itu, dilantik wali kota dan wakilnya. Yang awalnya kalah jadi menang, dan awalnya menang menjadi kalah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Akil Mochtar sudah dijerat atas kasus korupsi Pemilukada Palembang dan Romi juga, sudah ditetapkan menjadi tersangka,” terangnya.

Jadi ungkap Alamsyah, semua keputusan MK sudah batal demi hukum. Sehingga sebutnya, jangan bicara soal keputusan MK final dan mengikat, karena finalnya dilakukan dengan kejahatan.  “Hasil MK itu, hasil final kejahatan. Bukan hasil final secara administrasi tata usaha negara, yah memang final tapi hasil kejahatan,” terangnya.

Menurutnya, keputusan itu harus gugur. Karena berdasarkan UU, kesimpulannya hasil Pemilukada Palembang dikembalikan pada KPU. “Keputusan KPU hidup kembali,” tegasnya.

Katanya, apabila pemenang pemilu yang ditetapkan KPU tidak dilaksanakan, ada dua pelanggaran yang terjadi yakni, pelanggaran HAM pada Pasal 43 UU tahun 1999 yang berbunyi, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. “Hak rakyat Palembang yang sudah melaksanakan demokrasi, sudah dilanggar. Kemudian melanggar HAM pemenang, yang telah ditetapkan KPU,” ulasnya.

Ditanya soal karateker atau wakilnya yakni Harrnojoyo bisa naik sebagai Wali Kota Palembang apabila status Romi dinaikan sebagai terdakwa, Alamsyah menjawab, itu tidak bisa. Karena KPU harus mempertanggungjawabkan hasil Pemilu.

“Kalau mau ada karateker, atau wakilnya naik sebagai wali kota. Sekalian saja tidak usah lagi dilakukan pemilu, uang negara tidak habis, rakyat tidak perlu susah-susah ikut memilih,” ucapnya.

Sambungnya, untuk mewujudkan hal itu, KPU dan panwaslu harus meminta fatwa dari Mahkamah Agung (MA). Karena kalau tidak, rakyat akan berontak karena hak pilihnya sudah disalahgunaka.

“Kalau KPU tidak mau meminta fatwa MA, pecat saja. KPU dan Panwaslu itu kan penyelenggara pemilu. Dua lembaga itu bisa menanyakan. Sekarang hasil pemilu kan yang dipegang, karena yang ditetapkan MK itu hasil kejahatan. KPU, Panwaslu, Mendagri, Gubernur bisa minta fatwa ke MA soal kepastian hukum.  Tidak bisa dilakukan karateker atau pemilihan baru, pertanggungjawaban yang lama bagaimana? Kalau tidak dikembalikan ke pemenang sesuai versi KPU, bisa dipidanakan saat audit pertanggungjawaban,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster