Pembuatan SPH Dipungut Rp 500 Ribu

 4,502 total views,  2 views today

izin-usaha

BANYUASIN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin dan DPRD Kabupaten Banyuasin, mengeluarkan  Peraturan Daerah (Perda) tahun 2014 tentang Penatausahaan Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas tanah

Dalam perda tersebut  menetapkan biaya proses pembuatan SPH, kepada masyarakat sebesar Rp 500 ribu “Dana tersebut untuk tim desa dan tim kecamatan dalam rangka peninjauan dan pengukuran lokasi,”  kata Kabag Pemerintahan Umum, Pemkab Banyuasin, HM Senen Har saar dibincangi diruang kerjanya, Kamis (4/7).

Dikatakannya, hal tersebut merujuk pada implemetasi pasal 14 huruf k UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Dibidang Pelayanan Pertanahan.

Menuutnya, masyarakat di Kabupeten Banyuasin sudah lama mempunyai kebiasaan membuat surat tanah yang tumpang tindih. Oleh karena itu, untuk melindungi hak masyarakat ditetapkan dasar hukum, agar tertib administrasi kepemilikan SPH.

Dikatakan Senen Har, biaya Rp 500 ribu per surat dapat dipergunakan sebagai kas desa, administrasi, tim ukur kecamatan, tim desa, transport, makan minum dan lain-lain. “Peraturan ini dibuat agar  jelas tidak ada semena-mena, kades dan camat menyelewengkan memetakan SPH,” bebernya.

Terpisah Kabag Hukum Pemkab Banyuasin, Rahmat Fauzi saat dikonfirmasi membenarkan adanya perda biaya proses pembuatan SPH tersebut. Namun jelasnya, perda itu berkasnya masih diverifikasi oleh bagian hukum Pemprov Sumsel. “Dalam beberpa hari ini mudah-mudahan verifikasi cepat selesai, perbaikan hasil verifikasi itu akan langsung kita sampaikan ke bupati untuk segera ditandatangani,”  tukasnya.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster