PNS Berkeliaran Saat Jam Kerja

 252 total views,  2 views today

 

Terlihat seorang PNS berkeliaran ketika jam kerja di Pasar Kayuagung.

Terlihat seorang PNS berkeliaran ketika jam kerja di Pasar Kayuagung.

KAYUAGUNG – Surat edaran dari Pemerintah Kabupaten OKI tentang pengaturan jam kerja selama bulan suci Ramadhan ternyata masih dilanggar oleh sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kesehariannya bertugas di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pelanggaran yang dilakukan segelintir PNS yang merupakan abdi negara ini yakni berkeliaran di tempat umum saat masih jam kerja. Pasar pagi Kayuagung dan Shoping Center jadi tujuan utama mereka, yang ingin mencari makanan untuk menu buka puasa.

Membandelnya para oknum PNS di OKI yang berkeliaran di pasar saat masih jam kerja selama bulan suci Ramadhan 1435 Hijriyah ini ternyata tidak jauh berbeda dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kurang tegasnya pemerintah kabupaten OKI dalam memberikan sanksi terhadap mereka, membuat kejadian ini setiap tahun selalu terjadi.

Pengamatan di Pasar Pagi dan Shopping Center Kayuagung, Rabu (2/6) sejak pukul 09 00 s/d 10 00 WIB, ada puluhan PNS yang didominasi perempuan yang berpakaian lengkap kedinasan wara wiri di lokasi ini. Kebanyakan masing-masing individu mereka berbelanja kebutuhan pokok dan keperluannya lainnya.

Darno Adriano, Kabid Hukum dan Perundang-undangan Pegawai BKD OKI kemarin siang mengatakan, sebelumnya masuknya Ramadhan pihaknya sudah memberikan surat edaran ke seluruh SKPD di jajaran Pemkab OKI tentang pengaturan jam kerja selama bulan puasa.

Kata dia, surat edaran dari Bupati OKI melalui BKD OKI berisikan berisikan tentang lamanya kerja PNS saat Ramadhan setiap hari hanya 6,5 jam atau berkurang 1,5 jam dari jam kerja di hari bulan biasa. Rinciannya, Senin s/d Kamis, PNS masuk kerja pukul 08 00 WIB, istirahat pukul 12 00-12 30 WIB dan pulang pukul 15 00 WIB.

‘”Kecuali hari Jum’at, masuk kerja memang jam 08 00 WIB, tapi jam istirahatnya pukul 11 30-13 00 WIB dan pulangnya jam 15 30 WIB,”kata dia. Terkait adanya oknum PNS yang melanggar surat edaran, pihak BKD memberikan wewenang kepada masing-masing Kepala SKPD di tempat PNS bekerja.

“Itu wewenang masing-masing pimpinan mereka. Namun saksinya bersifat pembinaan, dimulai dari teguran lisan, teguran tertulis,”ujar Darno.

 

TEKS   : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster