Sekdes Harus Pertajam Kinerja

 280 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Sebanyak 308 Sekdes dan 13 Seketaris Lurah dari 18 Kecamatan se-OKI dikukuhkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Forum Sekretaris Desa Indonesia (DPP FORSEKDESI) di ruang Aula Bende Seguguk II Pemkab OKI. Pengukuhan ini disaksikan oleh Bupati dan wakil Bupati OKI Serta Kepala BKD, Kepala BPMD dan SKPD jajaran pemerintah kabupaten OKI, Jum’at (27/6)

Ketua DPP Forsekdesi H Nur Rozuqi, SPd mengatakan pembentukan forum Sekretaris Desa ini mengacu pada Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang sekretaris desa dan pp 45 untuk difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun Kabupaten, serta muncul pp no 72 agar teman-teman sekdes dapat di angkat dan di fasilitasi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Lanjutnya sekdes perlu konsultasi dan komunikasi kepada pemerintah daerah atau Bupati mengenai anggaran dana desa (ADD) karena ADD telah diatur oleh bupati.

Dia mengatakan, kepada teman-teman sekdes jangan lepas dari peraturan pemerintah serta sekdes merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah di desanya masing-masing dalam melayani masyarakat karena sekdes merupakan pelayan masyarakat dan tercapainya pelayanan desa tergantung kinerja sekdes itu sendiri.

PP no 43 yang mengatur tentang tugas pokok sekdes dan ADD perlu diatur oleh peraturan Bupati dengan catatan jumlah populasi masyarakat, wilayah jarak, jangkau wilayah dan keperluan desa dalam pembangunan. “Kami berharap kiranya bapak bupati OKI dapat menganggarkan kendaraan operasional motor guna menunjang kegiatan sekdes agar maksimal,”katanya.

Bupati OKI Iskandar SE mengucapkan, selamat kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah Forum Sekretaris Desa Indonesia (DPD FORSEKDESI) Kabupaten OKI sebanyak 308 sekdes dan 13 Seketaris Lurah yang telah dilantik dari 18 kecamatan se-OKI sekretaris desa pada umumnya telah diatur oleh undang-undang otonomi daerah serta Januari 2014 undang-undang otonomi daerah yang mengatur ADD.

Iskandar menambahkan tugas sekdes adalah sebagai apatur desa yang mempunyai tugas berat dan untuk mempertajam kinerjanya dalam mengatur keuangan desa sebagai aparatur sipil desa sebagai perpanjangan pemerintah daerah kabupaten untuk didesa-desa dalam administrasi dan keuangan di desa.

 

TEKS      : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster