Menangkan Gugatan di PTUN, Arudji Minta Hak nya Dikembalikan

 200 total views,  2 views today

 

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Partai Demokrat, Arudji Kartawinata

PALEMBANG – Sekretariat DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), didesak untuk segera menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan PTUN Jakarta Nomor 27G2014PTUN.JKT tertanggal 5 Juni 2014, majelis hakim PTUN membatalkan dua SK Mendagri.

Kedua SK tersebut yakni SK Mendagri Nomor 16.161.-339 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Sumsel atas nama Arudji Kartawinata dan SK Nomor 16.16-340 tentang Pengangkatan H Anton Nurdin.

“Dalam putusan itu juga, majelis hakim PTUN Jakarta memerintahkan Mendagri, untuk mengembalikan hak konstitusional saya baik itu hak protokuler sebagai anggota DPRD Sumsel, maupun hak keuangan, yang sudah diberhentikan sejak keluarnya dua SK tersebut, kata Arudji Kartawinata,” mantan anggota DPRD Sumsel, kemarin.

Memang kata Arudji, ada banding atas putusan PTUN Jakarta tersebut. Namun setidaknya, pemprov dan Setwan tidak membayarkan dulu gaji Anton Nurdin, sebagai anggota dewan sampai adanya putusan banding.  “Apalagi sampai saat ini, memori banding dari Kemendagri belum ada,walau pun mereka sudah mendaftarkan banding,” ujarnya.

Arudji menambahkan, ia juga sudah mengingatkan Kepala Biro Hukum Kemendagri, untuk menerima dan melaksanakan keputusan PTUN Jakarta tersebut. “Saya berharap Kemendagri, jangan terjebak kesalahan yang kedua kali. Karena dua SK yang sudah dikeluarkan mereka sebelumnya tentang pemberhentian saya dan pengangkatan Anton Nurdin sebagai anggota DPRD Sumsel, jelas-jelas salah dan melanggar hukum,” terangnya.

“Majelis hakim PTUN pun bahkan menegaskan, kalau keputusan Mendagri yang mengeluarkan dua SK tersebut adalah bentuk ketidakadilan dan perbuatan melawan hukum. Karenanya saya ingatkan, Kemendagri untuk tidak lagi terjebak kesalahan kedua kalinya,” ucapnya.

Arudji menambahkan, langkah yang dilakukannya ini bukan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai anggota dewan tetapi untuk melawan ketidakadilan yang dirasakannnya.

“Harusnya kasus ini disikapi Dewan Kehormatan Partai Demokrat dan jangan membiarkan kasus ini. Saya tidak ada pindah partai, tetap kader Demokrat, saya masih ada harapan Pak SBY dan Demokrat harus kembali perbaiki dari awal dan kasus saya ini jangan terjadi lagi. Cukup saya yang terzalimi,” tukasnya.

 

TEKS              : DICKY WAHYUDI

EDITOR          : IMRON SUPRIYADI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster