Jangan Marah Pada Stasiun TV

 253 total views,  2 views today

foto-gagasan-01-YENRIZAL

Oleh  Yenrizal

(Dosen IAIN Raden Fatah dan Kandidat Doktor Komunikasi)

Sebuah diskusi khusus diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMMASOS) Universitas Sriwijaya (Unsri) pekan silam, membicarakan soal netralitas media dalam pilpres (Kabar Sumatera, 26/06/14). Muncul asumsi bahwa keberpihakan beberapa stasiun TV (Metro TV, MNC Group, Viva Group), sudah sangat kentara sekali. Tentu ini sangat merisaukan, karena ranah yang digunakan oleh masing-masing lembaga penyiaran tersebut adalah ranah publik, yaitu frekuensi. Sejatinya ini ditujukan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik, bukan segolongan orang saja.

Jika kita telisik lebih jauh, munculnya pemberitaan dari beberapa stasiun TV yang menonjolkan salah satu pasangan capres, sebenarnya adalah buah dari proses reformasi politik di negara ini, 1998 silam. Ini adalah bentuk kebebasan bermedia, walau kemudian juga menjadi kritik besar, tentang kebebasan seperti apa sebenarnya yang diinginkan. Yang jelas, munculnya fenomena sekarang adalah buah dari apa yang diperjuangkan dulu, buah dari proses demokrasi yang selalu digadang-gadangkan.

Menyalahkan media massa, terutama stasiun TV, memang bisa dilakukan. Paling tidak dari beberapa diskusi yang pernah saya ikuti, tohokan tajam memang ditujukan kepada lembaga penyiaran tersebut. Lembaga yang seharusnya berada di atas kepentingan publik, mengemban misi mencerdaskan masyarakat, memberikan informasi yang seimbang dan adil kepada semua pihak, ternyata justru abai terhadap semua itu. Miris dan prihatin, itulah sikap yang banyak ditunjukkan berbagai pihak.

Akan tetapi, sekedar merasa miris, prihatin, sedih, bahkan sumpah serapah sekalipun, tidak akan bisa mengubah keadaan. Ini jelas menunjukkan terjadinya fenomena kuasa media terhadap informasi publik. Sekaligus menegaskan pula bahwa model Agenda Setting, yang sebenarnya adalah teori klasik dalam kajian media massa, masih ampuh dipakai media. Media bukanlah sosok yang netral. Dari awal kehadirannya, sebuah media sudah pasti punya agenda tersendiri. Sejatinya, agenda ini dibuat berawal dari agenda publik yang lebih besar. Namun kemudian, ini dibalik dengan menempatkan agenda media yang akan menggiring agenda publik.

Keberpihakan ini jadi masalah besar, ketika media terlibat dalam proses pertarungan politik. Politik yang sejatinya adalah seni dalam mendapatkan, mengelola, dan mempertahankan kekuasaan, kemudian memiliki alat bantu utama, yaitu media massa. Pada titik inilah, media massa menjadi bias, karena pertarungan politik pastilah sangat bias.

Lantas, apakah kita hanya bisa bersikap miris, prihatin dan bahkan sumpah serapah? Disinilah perlu dipahami bahwa demokrasi yang berlangsung haruslah memadukan antara konsep demokrasi secara substansial dan prosedural. Secara substansi, nilai-nilai berdemokrasi tersebut sudah dilanggar dengan berbagai pemberitaan beberapa stasiun TV tersebut. Cenderung tidak ada lagi nilai-nilai kepedulian, keadilan, dan hak-hak publik. Apabila secara substansi sudah melenceng, maka harusnya secara prosedural akan bisa membatasi itu. Prosedural artinya adanya instrumen-instrumen negara yang bertugas menjaga dan mengawasi agar substansi tetap dikedepankan. Andaikan itu dilanggar, maka instrumen tersebutlah yang akan bertindak. Inilah perangkat bernegara yang telah disusun selama ini.

Pada konteks penyiaran dan proses pelaksanaan pemilu, ada beberapa instrumen terpenting, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPID), KPU, Dewan Pers, dan Bawaslu. Lembaga inilah yang harusnya tampil ke depan mengawal hak-hak publik yang sudah diabaikan oleh lembaga penyiaran. Terkhusus lagi, beban itu ada pada KPID selaku lembaga negara yang memang dibentuk untuk mengawal kepentingan publik di bidang penyiaran. Guna melaksanakan itu, masing-masing lembaga dibekali seperangkat aturan perundang-undangan yang membuatnya lebih leluasa dalam bertindak.

Pada KPU dan Bawaslu ada aturan dalam UU No. 42/2008 tentang pilpres. Disitu sudah dijelaskan soal aturan dan teknis berkampanye. Lengkap juga diatur soal mekanisme sanksi yang bisa diberikan. Sementara untuk KPID, sudah ada UU No. 32/2002 tentang penyiaran yang kemudian diturunkan lebih teknis ke dalam P3/SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran/Standar Program Siaran). Tak cukup hanya itu, KPI juga sudah mengeluarkan aturan khusus melalui Peraturan KPI No. 45/2014. Secara teknis dan sanksi-sanksi sudah dijelaskan dalam aturan tersebut.

Sayangnya, instrumen demokrasi ini terlihat tidak bergerak secara aktif, khususnya KPID. Padahal kewenangan sudah mereka miliki. Setidaknya, terhadap fenomena sekarang ini, aturan yang ada sebenarnya sudah cukup kuat untuk membatasi hal itu. Karenanya, sebagai publik tidak perlu kita menghabis-habiskan energi untuk mencacimaki stasiun TV, mengeluh dan sebagainya. Cukuplah diberikan dorongan kuat dan serius terhadap lembaga yang ada, tekan mereka, dan paksa mereka agar bekerja secara serius terhadap kondisi sekarang. Publik punya hak untuk itu, karena lembaga-lembaga tersebut dibiayai oleh dana publik. Publik harus proaktif dan memahami bahwa mereka punya hak terhadap semua itu.**





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster