Pejabat Jangan Kuasai Lahan HTR !

 366 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

KAYUAGUNG – Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar SE, mengingatkan lahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) murni harus dikelolah masyarakat, kalau ada pejabat yang ikut mengasai lahan HTR, harap segera laporkan kepada bupati.

” Saya minta laporkan ke saya kalau ada pejabat yang ikut menguasai   lahan HTR” ujar bupati kemarin (26/6) saat   menyerahkan Izin pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat (HTR) Kepada Masyarakat terusan sialang, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten OKI.

Sejak   2012 sampai saat ini sudah 2.933 hektar HTR yang sudah dilegalkan untuk dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarkat Sesuai Keputusan Meteri kehutanan RI.

Sebelumnya pada tahun 2012, Bupati sudah menyerahkan sebanyak, 1800 Hektar HTR, pada masyarakat, kemarin Bupati kembali menyerahkan 1.133 kepada kelompok tani di terusan sialang Lempuing Jaya. Saat sudah 2.933 ha untuk 8.200 ha lahan HTR yang ada  untuk 1.327 KK kelompok tani di desa terusan sialang Kabupaten OKI.

Awalnya lahan seluas 1.800 Ha yang berada diratau sialang Kecamatan lempuing jaya itu merupakan lahan hutan produksi namun, lahan hutan produksi tersebut telah resmi dilegalkan untuk dikelolah oleh masyarakat menjadi hutan tanaman rakyat sesuai dengan izin usaha Pemanfaatan hasil Hutan pada HTR yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan RI.

“Pengelolaan Hutan Produksi yang dilegalkan untuk kehidupan masyarakat dengan program HTR ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, belum ada daerah lain yang bisa melegalkan Hutan tanaman produksi menjadi HTR untuk kelangsungan kehidupan masyarakat,” ujar Iskandar  disela-sela penyerahahan HTR tersebut.

Iskandar  menerangkan, bahwasanya Lahan HTR ini diperuntukkan kepada 1.327 Kepala Keluarga (KK). Sesuai dengan izin dari Menteri Kehutanan RI, izin pengelolaan HTR oleh masyarakat itu selama 60 tahun, ditambah masa perpanjangan selama 35 tahun.

Lanjutnya, sebenarnya ada sekitar 8200 Ha lahan hutan produksi di Lempuing Jaya, akan tetapi pihak kementrian baru mengeluarkan izin seluas. 2.933 Ha, sisanya masih dalam proses,  dirinya juga berharap dengan adanya izin ini HTR tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menanam Karet sehingga perekonomian warga bisa terangkat.

“Dulu masyarakat merambah huta secara ilegal, tetapi sekarang sudah dilegalkan menjadi HTR, Jadi warga yang mendapat izin mengelola lahan itu, garaplah sesuai dengan luas yang ada dalam izin tersebut, jangan menggarap di lahan yang kosong dan belum ada izinya, nanti bisa kena pidana,” tegasnya.

Kepala Dinas Kehutan OKI, Alibudin  mengatakan,  dalam SK Menteri itu juga ada 3 SK yaitu dua unit SK untuk Koperasi dan  untuk kelompok tani.

“Setelah berkas di verifikasi saat ini 2.933 ha HTR untuk 1.327 Kk, tetapi yang lain masih tetap dip roses sambil menunggu persyaratannya lengkap,” ujar Alibudin.

Mengenai Hutan produksi tersebut Alibudin menjelaskan bahwa beberapa tahun sebelumnya, areal Hutan Produksi ini tidak boleh di kelola oleh masyarakat apalagi sampai merambahnya. Tetapi lama kelamaan masyarakat mulai masuk dan melakukan penanaman Karet, bahkan masyarakat sudah bertempat tinggal di kawasan hutan produksi tersebut.

Sehingga pemerintah mendapat kesulitan untuk menertibkannya, mempertimbangkan wilayah tersebut sebagian sudah mulai dikelola dan menjadi mata pencarian masyarakat, maka Pemkab OKI melalui pak Bupati mengusulkan kepada Kemenhut RI untuk menjadikannya lahan HTR, akhirnya tahun ini izin pemanfaatan hasil HTR itu sudah keluar dari menhut RI,” jelasnya.

Usaha pemerintah kabupaten OKI yang menjadikan hutan industri menjadi HTR ini diapresiasi oleh masyarakat lempuing karena dengan dilegalkannya hutan produksi ini setidaknya masyarakat sangat terbantu bahkan masyrakat sudah lama mengharapkan ini terjadi.

“Hal ini tentu sangat membantu masyarakat, karena sudah lama masyarakat menginginkan hal ini,” kata Wayan Sude yang merupakan Tokoh Masyarakat Lempuing.

Sekilas Wayan Sude  menceritakan, zaman dahulu, masyarakat sangat taat untuk tidak merambah hutan produksi itu, tetapi dalam perjalananya ada perusahaan Inhutani masuk untuk menanam karet di arel hutan produksi tersebut.

“Hal inilah yang memicu masyarakat untuk ikut masuk merambah hutan itu menjadi kebun karet, karena masyarakat sudah bertempat tinggal dan memiliki kebun disana, tidak bisa lagi diusir, jalan satu-satunya melegalkan kawasan yang sudah dikelola oleh masyarakat itu,” tutupnya.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster