Pipanisasi PDAM Terkendala Izin

 62 total views,  6 views today

MUARAENIM – Proyek pipanisasi dan intake PDAM Lematang Enim yang sedang dikerjakan PT Waskita Karya, terpaksa molor. Penyebab utamanya, karena belum keluarnya izin dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), padahal izin prinsip dari Kementrian Perhubungan (Kemenhub) sudah keluar.

“Kita sudah maksimal mengurus perizinan tersebut sejak tahun 2012 lalu. Kemenhub sudah keluar izin prinsip borring, tapi terkendala di PT KAI,” kata Direktur PDAM Lematang Enim Puryadi, Selasa (24/6).

Menurut Puryadi, proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya tersebut, sesuai kontrak harusnya sudah selesai dikerjakan tanggal 30 Juni 2014 lalu. Namun karena adanya kendala izin crossing pipa, untuk melintas pipa air dibawah rel kereta api, sehingga proyek pipanisasi tersebut otomatis terhambat.

Akibatnya 7000 pelanggan PDAM Lematang Enim, belum bisa menikmati air bersih yang lebih baik lagi. Akibat keterlambatan tersebut jelasnya, kontraktor terpaksa meminta perpanjangan waktu pengerjaan (adendum) kepada Bank Dunia, sebagai pemberi kerja.

Dikatakan Puryadi, pekerjaan pipanisasi dan pembangunan intake PDAM Lematang Enim ini dibiayai oleh Bank Dunia. Pihaknya sebut Puryadi pada 2012 lalu, sudah mengajukan izin ke Sub Divre III Kertapati, PT KAI.

Mereka jelas Puryadi, kemudian menyarankan agar meminta izin ke Dirjen Perkeretapian, Kemenhub. Pada 2013,  izin prinsip tersebut dikeluarkan oleh Dirjen Perkeretapian. Dalam izin tersebut, PDAM diminta berkoordinasi Divre III.I Kertapati.

“Setelah melalui rapat-rapat dan tinjauan lapangan, PT KAI Divre III.I Kertapati, menyetujui untuk pembangunan pipanisasi yang melintas di rel KA tersebut. Tetapi mereka meminta disampaikan permohonan tertulis. Permohonan sudah kita sampaikan, PT KAI kemudian meminta biaya Rp 30 juta per titik pertahun,” terang Puryadi.

Biaya kompensasi yang diminta PT KAI tersebut sebut Puryadi, terlalu mahal sebab proyek tersebut untuk kepentingan publik. PDAM ungkap Puryadi kemudian menawar Rp 1 juta pertitik pertahun, namun sampai saat ini belum ada persetujuan dari PT KAI. “Kami tidak tahu apa dasarnya adanya biaya sewa, tersebut. Namun jika aturannya jelas dan tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari, tidak ada masalah,” ucap Puryadi.

Dari proyek pipanisasi tersebut lanjut Puryadi, akan ada sekitar 10 titik crossing yang harus dilakukan. Namun akibat belum keluarnya izin, proyek jelas terhambat. Untuk permasalahan ini, pihaknya akan meminta bantuan Bupati Muaraenim dan instansi terkait, untuk mencari solusinya karena sudah diluar kemampuan PDAM.

Sementara itu Site Manager PT Waskita Karya Muaraenim, Junaidi yang dibincagi terpisah, mengakui jika pihaknya sudah berupaya mengurus izin tersebut bersama PDAM ke pihak terkait. Namun sepertinya belum jelas kapan keluarnya.

Akibatnya, jadwal pengerjaan terpaksa molor, padahal izin prinsip dari Kemenhub sudah keluar. “Kita sudah meminta perpanjangan waktu ke Bank Dunia. Mereka sempat mempertanyakan birokrasi di Indonesia, kita jelaskan memang begitu hingga akhirnya mereka mengerti,” tukasnya.

 

TEKS              : SISWANTO

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com