Pendidikan Tak Menjamin Moralitas Politik

 312 total views,  2 views today

Tampak Imron Supriyadi, Pemimpin Redaksi Harian Umum Kabar Sumatera sedang menyampaikan materi dalam dialog publik, Selasa (26/6) di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya. FOTO : BAGUS KURNAIWAN

Tampak Imron Supriyadi, Pemimpin Redaksi Harian Umum Kabar Sumatera sedang menyampaikan materi dalam dialog publik, Selasa (26/6) di Gedung Pascasarjana Universitas Sriwijaya. | FOTO : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Realitas politik dan pemilih di negeri ini yang belum cerdas.  Hal ini sangat terkait dengan latar belakang pendidikan. Namun, disebutkan, jenjang pendidikan tinggi bukan jaminan moralitas seseorang. Faktanya, hampir dikatakan perilaku korupsi di negeri ini juga dilakukan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

“Jadi jenjang pendidikan strata satu, dua dan tiga, itu hanya tingkat pendidikan saja secara akademik, tetapi tidak menjadi jaminan moral seseorang. Bahwa pendidikan ikut mendidik moral seseorang itu benar, tapi jaminan orang bisa bermoral karena pendidikannya tinggi, itu perlu dikaji ulang,” ujar Dr M Ridho Taqwa dalam Dialog Publik yang digelar Himpunan Mahasiswa Magister Sosiologi (HIMMASOS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (FISIP) Universitas Sriwijaya, kemarin, Selasa (24/6) pukul 14.15-17.15 WIB di Gedung Pascasarjana Unsri Lt 2 Bukit Besar Palembang.

Ridho menambahkan, kilas balik pada kasus praktik politik uang pada pemilihan legislatif (pileg) 9 April, hampir semua  calon legislatif (caleg) melakukan praktik politik uang, yang disebutnya menjadi bagian dari korupsi politik. “Ini erat kaitannya dengan moralitas politik. Dan faktanya, diantara yang melakukan korupsi politik, jenjang pendidikannya juga sarjana, bahkan ada yang S-2. Jadi jenjang pendidikan memang tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan korupsi politik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ridho mengatakan korupsi politik pasca pencalegan, ketika anggota dean sudah duduk terjadi lagi melalui alokasi dana aspirasi. Menurut Ridho, dana aspirasi yang diberikan kepada anggota dewan, memang diperuntukkan bagi pemilih (konstituen). “Namun menurut saya, itu rekayasa sistem, yang pada kenyataannya sama dengan melegalisasi korupsi secara sistemik dengan peraturan, supaya seolah-olah mengambil dana aspirasi tidak korupsi, padahal korupsi politik juga,” ujarnya.

Dalam forum yang sama, DR Ardiyan Saptawan, pengamat politik Unsri mengatakan tindakan korupsi politik mencakup dalam berbagai aspek. Diantaranya tidak adanya keseimbangan antara kekuasan yang kuat dengan pemberlakuan hukum yang tegas. Belum lagi negara kita masih sangat paternalistik. “Kalau dari pucuk pimpinan tidak tegas dalam meindaak secara hukum dalma kasus korupsi politik, akhirnya menjadi contoh buruk bagi bawahannya, yang akan melakukan hal serupa. Bapak, dalam hal ini pucuk pimpinan adalah tauladan. Jadi apa yang dilakukan bapak akan ditiru oleh anak-anaknya,” ujarnya.

Ardiyan juga mengungkap bagaimana gagalnya pucuk pimpinan di sejumlah daerah dalam menjadi tauladan bagi rakyatnya. Hal ini dibuktikan, adanya 57 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi dari 476 kepala daerah di Indonesia. “Ditambah lagi munculnya politik dinasti di setiap daerah, juga membuka peluang korupsi politik. Jadi memang persoalan korupsi ini sudah menjadi penyakit akut, yang segera mungkin diselesaikan secara bersama-sama,” tegasnya.

Sementara itu, Imron Supriyadi, Pemimpin Redaksi Harian Umum Kabar Sumatera (KS), lebih menyoroti korupsi politik dari sisi media. Menurut Imron, sikap dan tata kelola media (pers) akan independen atau tidak sangat tergantung idelogi pengelola media itu. Masuknya sejumlah investor non media yang kemudian menerbitkan media, berimbas pada tercerabutnya nilai-nilai yang seharusnya dikawal oleh media.

“Menjelang pilpres, kita melihat bagaimana sejumlah media (pers,red) sangat tidak berimbang dalam memberitakan. Masing-masing media yang dikuasai tokoh politik sudah pasti cenderung membela pasangan capres dan cawapres yang yang didukungnya. “Disinilah, praktisi media sedang mempertaruhkan antara idealisme dengan kepetningan bisnis. Idealnya keduanya harus seimbang, sehingga independensi media tetap terjaga dan fungsi media, sebagai informasi, hiburan, pendidikan dan fungsi kontrol sosial dapat berjalan dengan baik,” ujar mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palembang.**

 

TEKS     : AHMAD MAULANA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster