Kumpulkan Rp 800 Ribu Dari Denda Yustisi

 226 total views,  2 views today

PALEMBANG – Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjaring 13 warga yang melanggar Peraturan Daerah (Perda), dalam razia yustisi yang dilakukan di kawasan Pasar 16, Palembang, Selasa (24/6).

Pantauan Kabar Sumatera, operasi yustisi ini dilakukan sejak pukul 09.00 WIB. Sejumlah petugas Sat Pol PP, menyisir lorong basah di Pasar 16 Ilir. Kedatangan Sat Pol PP itu, membuat sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL), dan warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusaha berlari menghindar.

Namun, ada 13 warga yang terjaring, rinciannya empat orang PKL, dua orang warga yang pembuang sampah sembarangan, dan tujuh orang warga yang tidak memiliki KTP. “Kami sudah sering memperingatkan PKL, untuk tidak berdagang di badan jalan atau trotoar. Namun himbauan itu, tidak dipedulikan. PKL selama ini, selalu kucing-kucingan dengan petugas, untuk menggelar dagangan mereka,” kata Sekretaris Sat Pol PP Palembang, M Sabar.

“Saat tertangkap basah, PKL tersebut harus menanggung resikonya dengan disidang ditempat berdasarkan Perda yang berlaku. Operasi ini rutin kami lakukan, tujuannya agar Perda dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.

Sabar menyebutkan, dalam dalam razia yustisi tersebut, pihaknya menurunkan sebanyak 80 personel yang terdiri dari Sat Pol PP, TNI dan Polri. Menurutnya, sanksi atau denda yang dikenakan bagi pelanggar perda tersebut, beragam.

“Seperti pelanggar yang tidak ada KTP rata-rata didenda Rp 50 ribu, pembuang sampah sembarangan denda Rp 74 ribu dan PKL di denda Rp 100 ribu. Dari sidang ditempat yang kami lakukan, terkumpul sekitar Rp 800 ribu. Hukuman ini sesuai putusan hakim dari sidang ditempat yang kita gelar,” bebernya.

Menurut Sabar, diadakannya razia KTP dan pembuang sampah sembarangan tersebut. Sesuai dengan Perda Nomor 30 tahun 2011 tentang Kependudukan dan Catatan Sipil dan Perda Nomor 12 tahun 2006.

“Dalam perda itu, untuk sanksi tertinggi bisa mencapai Rp 50 juta dan hukuman kurungannya 7 hari. Namun rata-rata dari hasil sidang, biasanya paling tinggi didenda Rp 200 ribu dan serendah-rendahnya Rp 50 ribu. Nah, bagi yang tidak bisa bayar biasanya terkena hukuman kurungan,” terangnya.

Sabar mengaku, dana yang berjhasil dikumpulkan dari sidang ditempat tersebut, akan disetorkan ke kas negara. Pihaknya berharap, dengan diberikannya sanksi tegas atau operasi yustisi ini, membuat mereka jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. “Yah kami harapkan, Palembang bebas PKL. Dan masyarakatnya juga tertib,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster