RTRWP TAA Ditangan Kemenhut‪

 234 total views,  2 views today

Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Api-Api

Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Api-Api

PALEMBANG – Komisi IV DPR RI mendukung penuh upaya Pemprov Sumsel, untuk melakukan pengembangan terhadap wilayah Tanjung Api-Api (TAA) Kabupaten Banyuasin. Tak hanya itu, wakil rakyat ini pun melakukan tinjauan langsung ke lokasi untuk melihat kondisi fisik terkait proses alih fungsi hutan dalam usaha pemenuhan tata ruang wilayah di Sumsel.

Ketua Rombongan Komisi IV DPR RI, Firman Subagio menjelaskan, Sumsel sebelumnya telah mengajukan usulan perubahan kawasah hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumsel yang berada dalam kawasan TAA tersebut.

Menurutnya, dalam pengajuan itu, Sumsel sudah mengikuti ketentuan Undang-undang No 41/1999, tentang proses alih fungsi hutan dalam usaha pemenuhan tata ruang wilayah harus mendapatkan persetujuan DPR melalui proses yang dilakukan tim terpadu.

“Tim terpadu ini yang memiliki wewenang untuk menentukan luasan wilayah mana yang boleh dialihfungsikan dan mana yang tidak,” tegas Firman usai bertemu Gubernur Sumsel membahas pengawasan terhadap usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRWP Sumsel di Kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Dari hasil evaluasi, lanjutnya, yang menjadi domain DPR dan yang diajukan oleh  Tim terpadu sebesar 19.645 hektare. Ini pula yang disampaikan Pemprov Sumsel bahwa dari lahan tersebut masih tercantum kawasan Tanjung Api Api yang dulu pernah diputuskan DPR pada masa jabatan sebelumnya, yang harusnya itu sudah dikeluarkan keputusannya oleh Kementerian Kehutanan karena sampai hari ini DPR tidak pernah mencabut keputusan itu.

Tak hanya itu, tinjauan tata batas juga wajib dilihat secara menyeluruh, untuk mengetahu mana wilayah-wilayah yang sudah existing, sudah berpenduduk dan mana wilayah-wilayah yang memang sudah menjadi domain masyarakat.

“Tentunya itu harus harus dikeluarkan dari fungsi hutan kita. Jadi kita sudah sepakat dalam waktu dekat nanti setelah pertemuan kita akan melakukan kunjungi kelapangan untuk melihat kondisi fisiknya dan setelah itu kita akan melakukan pembahasan lanjutan,” sebutnya.

Firman menilai, pembangunan TAA tersebut sudah diputuskan oleh DPR sebelumnya, artinya tidak perlu lagi melakukan persetujuan kembali, lantaran telah mendapatkan persetujuan. “DPR RI pun tidak pernah mencabut keputusan itu,” imbuhnya.

Untuk itu, lanjutnya, DPR RI mendorong kepada Kementrian Kehutanan agar wilayah seluas 19. 645 ha tersebut masuk dalam TAA. “Jadi hari ini klarifikasi dari Pemprov Sumsel sudah bagus tinggal tunggu menunggu pusat. Jadi persoalan RTRWP itu tinggal menunggu dari Kementerian Kehutanan saja,” tegas dia.

Sementara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengaku jika Sumsel sangat menunggu penyelesaian rencana tata ruang ini karena sejak bertahun-tahun rencana tata ruang ini tidak kunjung selesai. ” Bagaimana dapat cepat melaksanakan pembangunan jika rencana tata ruang ini belum terselesaikan,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster