Ada Bisnis Rental HP Didalam Rutan ?

 297 total views,  2 views today

Ilustrasi

Ilustrasi

EMPAT LAWANG – Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melarang, warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) untuk membawa dan menyimpan alat telekomunikasi seperti handphone (HP).

Namun ternyata ada bisnis penyewaan atau rental HP di Rutan. Indikasi itu, terjadi di Rutan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Kuat dugaan, rental HP dikelolah oknum petugas jaga, meskipun jelas melanggar aturan tetap  terjadi dengan alibi memanfaatkan kebutuhan para narapidana (Napi).

Sumber koran ini menyebutkan, sewa HP bagi napi per pekannya dipatok Rp 60 ribu. Namun sim card disiapkan oleh masing-masing Napi, dengan sistem pengisian pulsa melalui transfer.  Untuk pembayaran, para Napi menghubungi keluarganya langsung ke oknum penjaga.

Parahnya lagi, kalau Napi tidak bisa bayar atau telat, kadang ada hukuman dari oknum petugas jaga tersebut. “Bisa pakai HP, ada petugas jaga yang menyewakan,” aku sumber koran ini, yang menolak disebutkan namanya, kemarin.

Untuk diketahui, mengacu pada peraturan dan pembinaan Napi serta peraturan Kemenkuham, Napi tidak diperkenankan membawa HP, senjata tajam (sajam) dan narkoba di dalam rutan. Peraturan ini pun diberlakukan di Rutan Tebing Tinggi, namun diduga dilanggar oleh oknum petugas jaga sendiri sebagai ajang bisnis.

Kepala Rutan Tebing Tinggi, Abdul Hakim Amir ketika dikonfirmasi mengaku belum tahu pasti mengenai informasi tersebut. Namun, kalau indikasi kemungkinan bisa iya dan bisa juga tidak.  “Kurang tahu saya, belum ada informasi petugas kami menyewakan HP ke Napi,” elak Amir saat dihubungi Kabar Sumatera melalui ponselnya.

Diakuinya memang peraturan di Rutan itu tidak diperbolehkan bagi Napi yang membawa HP, sajam dan narkoba. Bahkan peraturan itu berlaku se Indonesia dan bukan hanya di Rutan Tebing Tinggi saja. Karena peraturan dikeluarkan Kemenkumham, jadi harus ditaati bagi para Napi termasuk petugas jaga.

Amir menegaskan, mengenai dugaan dimaksud pihaknya segera melakukan penyelidikan intern. Jika terbukti akan di sanksi, meskipun sifatnya bisa dikatakan rigan seperti tidak mendapatkan gaji tunjangan atau penundaan kenaikan pangkat. Tapi terlebih dahulu kita selidiki dan tidak bisa langsung secara spontan.

“Kalau memang terbukti akan kita beri sanksi, “tegas Amir seraya menegaskan jika terbukti tentu saja ulah bawahannya itu, tidak mencerminkan sifat yang baik, karena aturan itu semestinya harus diterapkan dan dipatuhi.

 

TEKS              : SAUKANI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster