Hanya 52 KBIH Terakreditasi

 504 total views,  2 views today

Ilustrasi Jemaah Haji | Bagus Park

Ilustrasi Jemaah Haji | Ist

PALEMBANG – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Seletan (Sumsel) menegaskan, hingga saat ini, hanya ada 52 Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), yang menyandang status akreditasi. Status ini dinilai penting, mengingat itu sebagai legalitas KBIH tersebut.

Tak hanya itu, demi mengantisipasi terjadinya kecurangan serta penipuan, Kemenag Sumsel mewajibkan bagi seluruh KBIH yang ada di Sumsel, untuk melakukan perpanjangan izin operasional ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama (Kemenag), setiap tiga tahun sekali.

“Dengan status akreditasi ini, mereka akan di back up oleh Kemenag, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menimpa Calon Jemaah Haji (Calhaj). Untuk itu, dengan adanya KBIH yang sudah terakreditasi melalui jalur koordinasi dengan Kemenag, masyarakat bisa memilih satu di antara KBIH yang ada sehingga segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan,” kata Kasubag Humas Kantor Wilayah Kemenag Sumsel, Saefudin Latief, kemarin.

Menurut Saefudin, untuk melakukan perpanjangan izin tersebut, penyelenggara KBIH mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi izin perpanjangan Yayasan/KBIH secara tertulis ke Kanwil Kemenag Sumsel, melalui Kepala Kantor (Kakan) Kemenag kabupaten/kota domisili KBIH tersebut, dengan melampirkan sejumlah persyaratan.

Persyaratan dimaksud, mulai dari akta notaris pendirian yayasan, susunan pengurus, surat keputusan (SK) pembimbing tetap, SK terakhir izin pendirian, rincian biaya yang dipungut, rekomendasi Kakan Kemenag kabupaten/kota, laporan penyelenggaraan dua tahun terakhir. Kemudian, sertifikat akreditasi KBIH minimal nilai C.

Saefuddin menambahkan, selain KBIH, Kemenag juga hanya mengakomodir tiga biro perjalanan haji yang berada dibawah naungan Kemenag. Ketiga biro perjalanan haji tersebut yakni, An Naja Tour, Pandi Kencana Tour dan Ami Tour.

Untuk itu, masyarakat yang akan berangkat haji maupun umroh haruslah mengikuti saran pihaknya. “Biro perjalanan yang tersebar di kabupaten dan kota selain yang tiga tadi, itu tidak berada di bawah naungan Kemenag Sumsel,” terangnya.

Ia menjamin, jika nantinya ada persoalan yang timbul dan berkaitan dengan biro perjalanan tersebut, Kemenag akan bertanggung jawab penuh, bahkan menjatuhkan sanksi tegas. “Namun, diluar tiga biro perjalanan itu, kita hanya bisa mensupport pihak berwajib mengambil tindakan. Jangan mudah percaya dengan rayuan Biro Perjalanan Haji tidak jelas, yang menjanjikan keberangkatan lebih awal tanpa masuk daftar tunggu (waiting list),” ungkapnya.

Sementara, Kepala Kanwil Kemenag Sumsel, Hambali mengimbau kepada seluruh calhaj untuk melunasi biaya perjalanan haji sebelum sebelum 9 Juli mendatang. Jika nantinya belum juga dilunasi, Kemenag tetap melakukan perpanjangan waktu pada 14 – 17 Juli mendatang.

“Jika ternyata masih juga ada yang terlambat, akan dimasukkan dalam kuota nasional pada 21-24 Juli mendatang. Namun, jika masih ada juga yang belum melunasi, nanti akan dikembalikan ke kabupaten kota masing masing untuk disesuaikan nomor urut, jadi yang belum lunas ditunda, nomor sesuai urutan akan diberangkatkan,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster