Warga Terus Menolak, Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV tak Kunjung Selesai

 225 total views,  2 views today

proyek duplikasi jembatan musi II

Ilustrasi Proyek duplikasi Jembatan | Dok KS

PALEMBANG – Sosialisasi pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Musi IV yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bagi warga di kawasan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, yang terkena dampak pembangunan tersebut masih dilakukan.

Namun, warga masih menolak. Kuasa hukum warga,  Yulius Aminuddin mengatakan, masyarakat menolak keras pembangunan tersebut karena sebutnya, proses pembangunan Jembatan Musi IV tidak sesuai dengan proses yang sebenarnya.

“Contohnya, pemkot sudah melakukan pengukuran tanah. Padahal belum ada sosialisasi dari pemkot, kenapa sudah melakukan pengukuran,” kata Yulius yang dibincangi usai menghadiri Sosialisasi Pembangunan Jembatan Musi IV di Kantor Camat SU II, Kamis (19/6).

Menurut Yulius, proses sosialisasi juga tidak dilakukan berdasarkan runtutan proses yang seharusnya dilakukan. Bahkan diduga dokumen hasil survei, yang dilakukan tim pengajian untuk pembangunan Musi IV, fiktif.

“Apabila pemerintah tetap akan melanjutkan pembangunan Jembatan Musi IV, maka warga SU II akan membawa permasalahan ke PTUN. Warga yakin, gugatan yang dilayangkan akan diterima. Prosedur pembangunan tidak jelas, dan prosedur ganti rugi juga tidak jelas,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fhadillah mengatakan, masalah pembebasan lahan sudah sesuai dengan prosedur.

Walaupun jelasnya, pada sosialisasi hari ini (kemarin), belum menemukan kata sepakat. Rencananya, pemkot akan mengatur lagi pertemuan selanjutnya untuk melakukan konsultasi publik. “Kita akan mendengar lagi apa keinginan dari warga, dan akan kita atur lagi pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat yang akan dibebaskan lahanya,” jelasnya.

Sementara itu di tempat yang sama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Kota Metropolitan Palembang BBPJN III, Ahmad Taruna Jaya mengatakan, penolakan warga SU II harus ditindaklanjuti dulu dengan atasannya. “Memang semua orang punya hak untuk melakukan penolakan, namun dari penolakan harus ada evaluasi dari permasalahan yang terjadi di SU II ini,” ucapnya.

Taruna berharap, permasalahan yang terjadi harus ada jalan keluarnya, karena dukungan Pemerintah Pusat dalam pembangunan Jembatan Musi IV sangat didukung penuh, jangan sampai pembangunan Jembatan Musi IV jadi terhambat oleh penolakan ini. “Kewenangan pembebasan lahan adalah tugas dari pemkot, pembangunan harus segera dilaksanakan pada September. Kami harapkan warga mau menerimanya,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster