Pengamat Hukum : Harnojoyo Tidak Bisa Naik jadi Walikota

 177 total views,  2 views today

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

PALEMBANG – Dengan ditetapkannya Wali Kota Palembang,  Romi Herton sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (16/6) lalu, secara otomatis menggugurkan wakilnya untuk naik sebagai Wali Kota Palembang.

Pengamat Hukum Tata Negara, Saud P Panjaitan mengatakan, semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada. Tapi, yang harus kita ketahui, proses ditetapkannya RH sebagai tersangka merupakan sebuah proses yang cukup panjang yang berawal dari Pemilukada Palembang.

“Kalau kita lihat ke belakang, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal Pilkada Palembang, banyak persoalan hukum. Ini sangat kontroversi,”ungkapnya, Kamis (19/6) kemarin.

Saud berpendapat, kalau nantinya masalah yang membelit orang nomor satu di Palembang ini dapat dibuktikan bersalah, maka hal tersebut akan menjadi persoalan hukum lainnya.

“Misalnya soal rutinitas Pemerintahan, karena ini terkait soal pemenangan seorang pasangan, maka tidak secara otomatis wakilnya bisa naik, menggantikan  kepala daerah yang bermasalah, karena awal pelantikan dulu sudah keliru, entry poinnya bertentangan dengan prinsip undang-undang Pilkada waktu itu, kan harus jujur, apabila sekarang dia (Romi) diduga melakukan tindak pidana, misalnya memberikan penyuapan, berarti hal tersebut tidak benar, jika ditanya mengapa hal itu dilakukakan, yah untuk memenangkan pasangan calon. Sehingga pasangan itu mendapatkan jabatan dilakukan secara tidak jujur,”jelasnya.

Ditanya terkait SK 38 yang dikeluarkan oleh KPU Palembang untuk pelantikan pasangan RH-Harnojoyo sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2018? Saud menjawab, secara otomatis SK tersebut cacat hukum, karena dalam putusan MK itu banyak cacat hukum.

“Statusnya tersangka kemudian terdakwa kemudian diberhentikan sementara, apakah wakilnya bisa naik. Jawabnya tidak,”tegasnya.

Oleh sebab itu, Mendagri melihat persoalan ini harus jernih, karena banyak persoalan hukum yang ditinggalkan oleh MK terkait Pemilukada Palembang, disinggung terkait SK 35 yang menyatakan pasangan Sarimuda-Nelly bisa digunakan lagi terkait masalah hukum ini, Saud menyebutkan, SK 35 tersebut masih berlaku.

“Dengan ditetapkannya RH tersangka, dan nantinya bisa dibuktikan, sehingga RH menjadi terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa wakilnya tidak bisa gantikan kepala daerah, wakil itu bisa saja gantikan kepala daerah, apabila situasinya berjalan normal, ini persoalan hukum terkait penetapan pasangan calon sebagai pemenang,”bebernya.

 

Katanya, jika ada penggiringan opini wakilnya bisa naik, itu tidak tepat. Menurutnya, kasus ini berbeda dengan kasus lainnya.

“Pelantikan ini saya kira terburu-buru. Karena naiknya pasangan ini bertentangan dengan masalah hukum. Kalau Mendagri tegas, bisa segera selesaikan masalah ini, yakni dengan cara datang langsung,”tukasnya.

 

TEKS     : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR    : SARONO P SASMITO

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster