10 Tahun tak Pernah Bayar PBB

 266 total views,  2 views today

Ilst. Pajak

Ilst. Pajak

BANYUASIN – Terhitung sejak 1997 hingga sekarang, sebagian warga transmigrasi di Desa Bumi Serdang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, belum pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hal ini bukan disebabkan karena warga tersebut enggan membayar PBB, tetapi itu disebabkan surat tagihan untuk membayar PBB tersebut tak pernah datang. Padahal sudah dua kali, terjadi pergantian kepala desa (kades).

Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) Bumi Serdang, Lasono yang dibincangi Kabar Sumatera, Rabu (18/6), menyebut Desa Bumi Serdang ditetapkan sebagai desa definitif hingga kini belum pernah membayar PBB.

Hal itu jelasnya, disebabkan  warga tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Warga sudah mengajukan usulan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Banyuasin, agar menerbitkan SPPT. Tetapi usulan itu, tidak kunjung direalisasikan.  “Memang banyak ruginya bagi warga desa ini, dengan tidak keluarnya SPPT,” ucapnya.

“Akibat tidak pernah bayar PBB, jika ingin mengembangkan usaha, warga tidak dapat menambah modal usahanya. Sebab perbankan tidak mau memberikan pinjaman modal, bila tidak ada bukti lunas pembayaran PBB. Itu menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi mau bagaimana lagi” ujarnya.

Lakso berharap, Dispenda Banyuasin pro aktif menindaklanjuti usulan warga untuk menerbitkan SPPT. Sehingga warga bisa membayar PBB. “Di desa ini, ada 650 Kepala Keluarga (KK). Secara ekonomi, masyarakat di desa ini pendapatannya bisa dibilang besar,’ bebernya.

Andaikata SPPT itu setiap tahun diterbitkan,Lasono memastikan, warga Desa Bumi Serdang pasti akan membayarnya. “Warga berharap, tahun ini SPPT tersebut sudah bisa diterbitkan. Sehingga mereka bisa membayar kewajibannya. Selain itu, warga juga bisa terbantu jika ada SPPT karena mereka bisa mencari pinjaman modal usaha ke bank,” tukasnya.

Sebagai informasi, SPPT adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. SPPT ini, berisikan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB.

Berdasarkan SPPT tersebut, Wajib Pajak (WP) kemudian membayarkan tagihan pajaknya melalui bank, Kantor Pos dan Giro atau tempat pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT. WP lalu akan mendapatkan resi/struk bukti pembayaran PBB.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster