Rekening Gotong Royong dan “Manusia Setengah Malaikat”

 361 total views,  2 views today

FOTO-IMRON

Oleh Imron Supriyadi

(Jurnalis Harian Umum Kabar Sumatera Palembang)

Menjelang pilpres 2014, pasangan  Jokowi-JK membuat rekening publik. Katanya rekening ini diperuntukkan bagi rakyat yang ingin menyumbang, khususnya kepada pasangan Jokowi-JK. Sampai Hari Sabtu (14 Juni), sebagaimana diberitakan di TV-One, uang yang masuk sudah mencapai Rp 9 miliar lebih.

Membuka rekening publik, disatu sisi memang menjadi bagian strategi untuk mengukur bagaimana partisipasi rakyat terhadap pasangan Jokowi-JK.  Sikap sebagian warga Indonesia yang berbondong-bondong menyumbang pasangan ini menunjukkan betapa “baiknya” sebagian warga di negeri ini, sehingga kecintaannya kepada pasangan Jokowi-JK , diwujudkan dengan menyumbang secara sukarela atau rela dan “suka-suka”.

Partisipasi ini, merupakan wujud nyata, bahwa warga Indonesia memang dikenal sebagai masyarakat yang santun, ramah, toleran dan selalu mengdepankan skiap gotong royong. Sampai-sampai, saking tingginya toleransi ini, para maling uang negara yang mengeruk uang rakyat tetap dibiarkan bertengger duduk di kursi kekuasaan, baik di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan untuk melakukan masuk penjara akibat tindak pidana korupsi, sejumlah korupot juga tidak mau sendirian. Mereka selalu “berjamaah” sebagai perwujudan “semangat gotong-royong” dalam merampok korupsi uang rakyat.

Buakn itu saja, niat kuat untuk mendukung pasangan ini, sebagian warga di negeri Garuda Pancasila ini juga merelakan dirinya untuk terbiar dalam kemiskinan, kepalaran, dan hingga siap sedia menyumbangkan sedikit hartanya, meskipun kondisi hidup mereka, mungkin tidak lebih baik dari pasangan Jokowi-JK. Luar biasa! Saya kira, tidak akan kita jumpai warga negara manapun yang keberaniannya melebihi warga bangsa ini. Saking beraninya, disebut oleh Muhamad Nadjib (Cak Nun) dalam kenduri cinta-nya–tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, bahkan menganggur sekalipun, warga di negeri ini berani menikah dan punya anak banyak. “Soal makan atau tidak, bukan urusan, yang penting rabi ndisik (menikah dulu,red). Urusan makan atau tidak, diserahkan pada Tuhan. Kalau di Jepang, jika dalam satu hari atau esok harinya tidak ada kemungkinan bisa makan, warga Jepang langsung bunuh diri. Lha kalau warga bangsa kita tidak. Pokoknya, berani rabi, punya anak,” ujar Cak Nun.

Sikap berbaik hati rakyat dengan menyumbang pasangan ini, merupakan  sikap berani dari para pendukung Jokowi-JK yang perlu diapresiasi. Berani menyisihkan uang demi mengantarkan pasangan pujaannya, meskipun di rumahnya masih terjepit kemiskinan, bukan hal mudah untuk dilakukan oleh warga negara lain di luar Indonesia. Tidak peduli, apakah kelak pasangan ini akan benar-benar memenuhi harapannya atau tidak, itu bukan urusan. “Yang penting ikut rame, mengumpulan recehan dan lembaran ribuan untuk partisipasi kepada Pak Jokowi-JK,” begitu kata sejumlah simpatisan pasangan ini.

Sungguh luar biasa! Rasa sakit rakyat yang hingga kini masih dihimpit berbagai masalah, seperti naiknya harga sembako, sulitnya biaya sekolah, layanan kesehatan yang tidak maksimal, orang-orang sakit tidak bisa berobat karena tak punya uang, pengangguran akibat putus sekolah, jual beli bangku di sejumlah sekolah, merajalelalnya ketidakjujuran dalam tatanan birokrasi kita, dan masalah lainnya, seolah semua itu lenyap seketika dengan hadirnya pasangan Jokowi-JK yang membuka rekening publik.

Karena warga bangsa ini lebih banyak lupa dari pada ingatnya, sehingga meskipun disebutkan dalam di TV-One (Sabtu/14/6), jika ada sumbangan yang masuk ke rekening Jokowi-JK tanpa identitas, uang tersebut akan dikembalikan pada negara, hal itu tidak akan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap calon pemegang kekuasaan negara RI.

Demikian “agung dan bijak” sikap rakyat Indonesia, yang tetap percaya pada negara, dan sangat mudah melupakan luka sejarah, lupa perlakuan negara terhadap nasib bangsa ini, lupa terhadap para pengelola negara–yang selama ini lebih banyak mengurusi pribadi, keluarga, kolega dan partai pendukungnya, dari pada mengurusi persoalan rakyatnya. Sungguh, negeri ini telah dihuni  oleh “manusia ½ malaikat” yang siap melakukan apa saja, meskipun luka dan duka negeri ini masih menganga.

Sikap empatik terhadap pasangan ini cukup membuat kita terpukau. Sebab bukan mudah menanamkan kepercayaan terhadap capres dan cawapres, sementara keduanya nyaris belum berbuat untuk negara dan bangsa. Mereka “baru akan” berbuat jika pasangan ini terpilih.

Kalau pasangan Jokowi-JK membuka rekening untuk menerima sumbangan dari rakyat, jauh sebelum berbuat nyata bagi rakyat Indonesia, maka Tuhan ketika “membuka rekening ibadah” melalui perintah “mengabdi” (ibadah wajib dan sunnah) agar dijalankan oleh hamba-Nya sebagai bagian dari ketaatan kepada-Nya, Tuhan sudah lebih dulu membentangkan bumi dan langit dengan segala fasiltasnya. Semua itu hanya diperuntukkan bagi mahluk ciptaan-Nya. Baru kemudian, Tuhan “membuka rekening” dengan perintah shalat lima waktu, zakat, puasa, haji serta perintah lainnya melalui nabi dan rasulnya.

Tuhan memang sangat wajar dan berhak mendesak, bahkan mewajibkan hamba-Nya untuk “menyumbang ketaatan“ dengan ibadah wajib dan sunnah, karena jauh sebelum manusia terlahir, Tuhan sudah lebih dulu berbuat untuk hamba-Nya, dengan melapangkan segala fasilitas di langit dan di bumi. Pun demikian halnya, baik pasangan Jokowi-JK dan negeri ini, hanya berhak mewajibkan rakyatnya untuk menyumbangkan hartanya, baik yang wajib (membayar pajak) atau sunnah (sumbangan sukarela), setelah negara memberikan fasilitas yang lengkap, sebagaimana Tuhan yang telah menebarkan karunia-Nya di setiap detak jantung dan aliran darah pada setiap mahluk-Nya.

Mengutip, Rustam Ibrahim, aktifis Komunitas Indonesia untuk Dmeokrasi (KID) dalam acara Sekolah Demokrasi Prabumulih (SDP) Sumsel, beberapa waktu lalu, Minggu (8/6/2014), dalam teori demokrasi, negara didirikan untuk melindungi dan melayani warganya dengan menciptakan keamanan,  ketertiban,  hukum dan keadilan, kesejahteraan masyarakat serta perlindungan  HAM.  Ini kewajiban negara terhadap rakyat.

Dengan demikian, jika dikemudian hari, ternyata negara atau capres dan cawapres (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara RI), di kemudian hari tidak dapat memenuhi semua itu (peran dan fungsi negara yang sebenarnya), maka siapapun yang berkuasa nanti (negara) dengan segala struktur yang sudah dibentuk, tidak berhak mewajibkan rakyat untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara. **





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster