Pemkab Muara Enim Terapkan PBB P2

 289 total views,  2 views today

pajak

Ilustrasi

MUARAENIM – Terhitung sejak 28 Januari lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim, menerapkan pengalihan hak dan tanggung jawab pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Penerapan PBB P2 ini, berdasarkan peraturan bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 213/ DMK.07/2010 dan No 68 tahun 2010 tentang Tahap Persiapan PBB P2.

“Kita berharap sebagai daerah penghasil minyak dan gas (Migas), bagi hasil dari pengelolaan PBB P2 dapat meningkat, kita meminta pengelolaan PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan agar dapat diserahkan ke pemerintah kabupaten/ kota,” kata Bupati Muaraenim, H Muzakir Sai Sohar saat melaunching PBB P2 di Gedung Putri Dayang Rindu Muaraenim, Selasa (17/6).

PBB P2 jelas Muzakir, sebagai pajak daerah yang efektif mulai berlaku per 1 Januari 2014. Namun, khusus di Kabupaten Muaraenim mulai dilaksanakan 28 Januari, yang diresmikan oleh Dispenda Kabupaten Muaraenim berdasarkan Perda No 4 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muaraenim. “Pada 2013 lalu, jumlah piutang sebesar 15,182 miliar termasuk piutang Kabupaten PALI. Untuk serah terima PBB P2 per 28 Januari, sebesar 2,698 milyar,” terang Muzakir.

Khusus APBD perubahan Kabupaten Muaraenim 2013 sebanyak 1,849 triliun. Untuk PAD terealisasi sebesar Rp 148,698 milyar dan realisasi PBB P2 sebesar Rp 6,153 milyar atau Rp 3, 987 milyar, setelah dibagi hasil dengan pemerintah pusat.

“Saya berharap dengan diterapkannya PBB P2 adanya pendampingan atau diklat khusus mengenai PBB, oleh Menkue. Pemprov Sumsel diharapkan memfasilitasi koordinasi antara kabupaten/ kota, khususnya masalah PBB,” tukasnya.

 

TEKS              : SISWANTO

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster