Tiap Tahun Kuota Pupuk Subsidi Sumsel tak Terpenuhi

 253 total views,  2 views today

Ilustrasi Pupuk Subsidi | Dok KS

Ilustrasi Pupuk Subsidi | Dok KS

PALEMBANG – Alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat, ternyata tidak sesuai dari usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Kondisi ini tidak hanya terjadi tahun ini, tetapi juga sejak 2013 lalu. Kuota pupuk subisidi yang diberikan pemerintah pusat ke Sumsel, rata-rata kurang dari 30 persen.

Data Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumsel, Pupuk Urea yang diusulkan pemprov ke pemerintah pusat sebanyak 506.763 ton, namun hanya disetujui 159.300 ton. Pupuk SP-36 diusulkan 293.252 ton, hanya dialokasikan 42.200 ton.

Sementara untuk Pupuk ZA diusulkan 62.094 ton disetujui 7.400 ton. Begitu juga dengan Pupuk NPK, dari usulan 328.683 ton hanya 100.700 ton. Sedangkan Pupuk Organik dari 323.809 ton, hanya dijatahi 23.500 ton.

“Alokasi yang didapat, masih jauh dari kebutuhan. Kita akan rapat di kementerian, karena memang ada penambahan kuota nanti. Kita menyikapinya, dengan membuat data kebutuhan pupuk masing-masing kabupaten/kota di Sumsel,” kata Kepala DPTPH Sumsel, Taufik Gunawan, Kamis (12/6).

Gunawan menyebut, DPTPH akan meminta penambahan kuota pada rapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P), sekitar Juli atau Agustus mendatang. Tambahan kuota pupuk subsidi yang dimintakan itu, sebanyak 30 persen.

Dengan tambahan jelasnya, kuota pupuk yang diterima oleh kabupaten/kota di Sumsel mencapai sedikitnya 50 persen. “Jika kuota pupuk subisidi ini ditambah, tentu akan membantu petani. Tetapi lagi-lagi menunggu usulan, mengingat masing-masing daerah membutuhkan jumlah pupuk yang berbeda. Bila dalam waktu dekat usulan daerah diterima, maka sudah bisa dikalkulasikan berapa jumlah kebutuhan kita,” jelasnya.

Selain masalah kuota yang kurang dipenuhi pemerintah pusat, pupuk bersubsidi juga menemui kendala pada penyaluran di daerah. Petani sering terlambat menerima pupuk yang mereka harapkan, kendati sudah mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK.

“RDKK beserta uang penebusan ke pengecer sudah dilakukan petani, tetapi tetap saja penyaluran kerap terlambat,” sebut Taufik sembari mengusulkan percepatan distribusi pupuk dari perusahaan ke pengecer hingga sampai kepada kelompok petani tepat waktu.

Sebagai informasi, pupuk bersubsidi jenis Urea dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) saat ini mencapai Rp1.800 per kilogram, SP-36 dipatok Rp2.000, ZA seharga Rp1.400, NPK Rp2.300 dan harga pupuk jenis Organik pada HET mencapai Rp500 per kilogram.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster