Retribusi Sampah Dicueki Warga

 296 total views,  2 views today

Aktivitas pengolahan Sampah | Foto ; Bagus Kurniawan KS

Aktivitas pengolahan Sampah | Foto ; Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Retribusi sampah yang ditarik oleh Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang terhadap semua pemukiman di metropolis, ternyata dicueki warga. Buktinya, partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi sampah di Kota Palembang, berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota (DKK) Palembang, masih rendah.  DKK mencatat, hanya 15 persen warga di metropolis yang mau membayar retribusi sampah.

Kepala Bidang (Kabid) Retribusi DKK Palembang, Agus Salim menyebut berdasarkan Daerah (Perda) Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Sampah, setiap rumah tangga dibebankan retribusi sampah .

“Besarannya, dibagi dalam empat jenis. Untuk kelas IV atau rumah sangat sederhana Rp 500 perbulan, kelas III atau rumah pemukiman Rp 1.000 perbulan, kemudian rumah kelas menengah Rp 2.000 perbulan, dan yang terakhir Rp 2.500 perbulan,” kata Agus yang dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (12/6).

Selain itu kata Agus, dalam Perda Nomor 27 Tahun 2011 juga diatur penarikan retribusi sampah aneka, seperti toko, industri, gudang, hotel dan lain sebagainya. “Usaha seperti rumah kos, iuran perbulannya Rp 100 ribu perbulan, usaha toko dari Rp 25-100 ribu, hotel melati dari Rp 100-150 ribu. Kemudian untuk hotel berbintang Rp 300 ribu-Rp 1 juta perbulannya,” bebernya.

Hasil pendataan DKK sebutnya, saat ini ada sekitar lima ribu toko, industri, hotel dan lainnya yang menjadi objek untuk ditarik retribusi sampah. “Untuk ketaatannnya, hanya 65-70 persen saja,” jelas Agus seraya menyebut tahun ini DKK dibebankan target dari retribusi sampah tersebut mencapai Rp 4,2 miliar dan sudah terealisasi 2 miliar.

Agus yakin, retribusi sampah yang ditarik dari warga itu nilainya tidak terlalu besar dan tidak akan memberatkan. Sayangnya, kesadaran warga untuk membayarnya sangat rendah. “Tetapi, kami terus mensosialisasikan retribusi sampah bulanan tersebut. Karena ini, berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Untuk menarik retribusi itu dari warga, DKK sudah menyiapkan petugas khusus. Petugas ini jelas Agus, akan mendatangi rumah-rumah warga. Warga yang sudah membayar retribusi, kemudian diberikan kupon sebagai bukti pembayaran.

Agus menyebut, kemungkinan banyak warga tidak mau membayar retribusi sampah tersebut disebabkan ada pihak lain yang juga melakukan hal sama.  Tetapi tegas Agus, itu bukan dari DKK.

“Bisa saja mereka dari petugas kebersihan di pemukiman, sehingga retribusi sampahnya dipungut oleh Ketua RT. Tetapi itu, bukan petugas kita walau mereka tidak jarang mengatasnamakan DKK,” ucapnya.

Agus menjelaskan, petugas DKK yang menarik retribusi ke rumah-rumah warga sudah diberikan pembekalan, untuk bertolak ukur terhadap Perda Palembang. “Jangan sekali-kali mereka menyimpang dari aturan yang ada. Karena akan ada sanksi tegas, “ tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster