Perbaikan Pelayanan Publik Terkendala Dana

 218 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), mengklaim jika upaya perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat terus dilakukan setiap tahunnya. Meski demikian, agar tujuan pelayanan tersebut tercapai, peranan sejumlah kepala daerah dinilai vital agar pelayanan publik tersebut, benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Ruslan Bahri menilai, upaya perbaikan pelayanan publik yang selama ini terjadi masih terkendala kucuran dana dari pemerintah pusat.

Namun menurutnya, pemprov tetap bertanggungjawab. Dengan dana yang ada, diharapkan mampu memberikan kenyamanan dalam pelayanan publik. “Misalnya untuk transportasi, pelayanannya bukan tanggungjawab satu orang. Gubernur tentunya bertanggungjawab terhadap jalan provinsi, sedangkan kabupaten/kota itu beda lagi,” kata Ruslan, Kamis (12/6).

Menurutnya, pemprov bukannya lepas tangan, melainkan porsi APBN yang sudah ditetapkan. Kalau ingin berkembang jelasnya, tentu harus ditopang dengan dana yang cukup banyak.  Contoh kasus lanjutnya, pada pembangunan rute dua jalur Jalan Palembang-Indralaya, yang hingga saat ini tak kunjung selesai.  Ia menilai, lambannya pengerjaan itu bukan permasalahan manajemen ataupun teknologi. “Tapi ketersediaan dana,” imbuhnya.

Sebagai leader di tingkat provinsi, pemprov urainya, tentu tidak tinggal diam. Pemprov terus mendorong agar pembangunan tersebut, segera dirampungkan. Menurutnya, koordinasi antar SKPD untuk memberikan pelayanan publik kepada masyakarat, juga terus mengalami peningkatan. “Disemua lini kita wajib bekerja dengan hati. Ini yang kita gugah kepada seluruh SKPD yang ada,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai SKPD yang diprioritaskan untuk dibenahi, diakui Ruslan hampir merata. Menurutnya, jika salah satu SKPD mendapatkan porsi yang lebih, dikhawatirkan menimbulkan ketersinggungan satu sama lain. “Jangan bicara (prioritas) itu. Kembalikan kepada diri kita. Kalau kita bahas, tentu ada SKPD yang merasa tidak dipriortaskan. Semua wajib melakukan pembenahan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Ombudsman RI mencatat, hampir 70 persen SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel masuk dalam zona merah dan kuning, dalam hal pemberian pelayanan publik dengan berbagai indikator.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, Indra Zuardi menyebut, salah satu lemahnya kualitas pelayanan publik, bisa dilihat dengan banyak SKPD yang belum memasang tulisan visi misi, alur kerja serta tupoksi yang jelas, serta tingkat keramahan para pegawai yang ada di kantor tersebut.

Menurutnya, agar kinerja SKPD tersebut bisa masuk ke zona hijau, SKPD tersebut wajib mengikuti standar pelayanan yang termaktub dalam UU pelayanan publik. Menurutnya, kondisi ini hampir terjadi di semua provinsi di Indonesia. “Hampir semuanya merata kondisinya,” imbuh Indra.

Jika SKPD sudah memenuhi standar sesuai undang-undang tersebut, ia memprediksi kesalahan administrasi dapat ditekat. “Untuk kategori kesalahan (mal) administrasi itu ada banyak jenisnya, seperti menunda hak publik, diskriminasi dalam pelayanan termasuk SKPD bersangkutan dalam kinerjanya melampaui kewenangannya,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster