Bupati Belum Keluarkan Izin, Pemeriksaan Kades Korupsi ADD Tak Dilanjutkan

 104 total views,  2 views today

ILst. Hukum

ILst. Hukum

KAYUAGUNG – Ironis. Hanya kerena alasan izin bupati yang saat ini tak kunjung keluar membuat, proses hukum yang tengah dihadapi oleh Kepala Desa (Kades) Jungkal Kecamatan Pampangan, Kabupaten OKI, A Rafik, yang telah ditetapkan sebagai  tersangka oleh penyidik Polres OKI dalam kasus dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bantuan gubernur (bangub) tak bisa dilanjutkan. Padahal sejak akhir April 2014 lalu sang kades resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik.

Kasat Reskrim Polres OKI, AKP Novi Ediyanto SIk didampingi Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Ipda Jailili SH, Kamis (12/6) kemarin menegaskan, pihaknya hingga saat ini masih menunggu surat izin dari Bupati OKI agar proses penyidikan dapat dilanjutkan.

“Kita sudah layangkan suratnya, namun hingga kini belum ada jawaban tentu hal ini akan membuat terganggunya proses pemeriksaan yang kita lakukan, jika surat tersebut tidak kita terima.” ujar pria berkumis ini.

Pihaknya berharap dengan segera turunnya surat izin pemeriksaan ini akan lebih cepat memberikan kepastian hukum terhadap Kades Jungkal terkiat kasus hukum yang membelitnya.

“Tentu jika proses penyidikan selesai kita lakukan selanjutnya berkas akan kita limpahkan ke kejaksaan dengan demikian akan lebih cepat disidangkan.” Katanya.

Kasi Pidsus Ipda Jailili SH menambahkan, dalam kasus dugaan penyelewengan dana ADD dan Bangub desa Jungkal ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi, baik dari perangkat desa  hingga masyarakat Desa Jungkal itu sendiri.

“Sementara ini, kita menyatakan kerugian yang dialami masyarakat Desa Jungkal senilai Rp200 juta lebih. Kerugian ini kemungkinan bisa bertambah karena kita masih terus melakukan penyidikan,” bebernya.

Yang jelas, sambung dia, oknum kades Jungkal telah ditetapkan sebagai tersangka. “Keterangan dari saksi-saksi yang kita periksa sudah cukup untuk menjerat tersangka. Terlebih dari pengakuan beberapa Hansip desa  yang selama ini memiliki jabatan, tetapi tidak pernah menerima insentif dari dana ADD yang diterima Desa Jungkal ini,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) OKI, H Husin SPd mengaku pihaknya telah menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kades Jungkal tersebut kepada Bupati OKI. “Sudah saya  sampaikan kepada pak Bupati. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan bisa turun untuk ditindaklanjuti,” ujar Sekda beberapa waktu lalu.

Seperti diketahui, oknum kades Jungkal ini tersandung kasus penggelapan dana ADD dan Bangub yang dilaporkan warga desanya ke Polres OKI pada 30 Desember 2013 yang lalu. Selain dugaan penyalahgunaan ADD, ada juga dugaan pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat peserta plasma, yang dipungut satu surat plasma sebesar Rp 200 ribu. Begitu juga dengan dugaan pungli pemasangan listrik tenaga surya (PLTS), di mana warga dipungut Rp400.000-Rp600.000.

 

TEKS      : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster