Waspadai Tayangan tak Etis

 281 total views,  2 views today

Suasana workshop Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran di Aula Gedung Dishubkominfo Sumsel, Palembang, Kemarin. Foto ; Bagus Kurniawan KS

Suasana workshop Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran di Aula Gedung Dishubkominfo Sumsel, Palembang, Kemarin. Foto ; Bagus Kurniawan KS

PALEMBANG – Program-program siaran televisi di tanah air, kebanyakan mendapat sorotan khusus dari berbagai kalangan. Salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan (Sumsel).

MUI Sumsel,  menyoroti beberapa tayangan TV yang didalamnya mengandung unsur-unsur siaran yang diharamkan. Ketua MUI Sumsel, H Sodikun menyebut, tayangan yang bisa termasuk dalam kategori diharamkan dan tidak etis itu meliputi siaran yang mengungkit keaiban, kefitnahan, kekerasan, tidak adanya jati diri, pornografi dan porno aksi, serta ketidakmanusiawian.

“Tayangan semacam itu, mengahambat perkembangan intelektualitas, emosi, dan spiritual sehat. Tayangan yang sakit akan memberikan informasi dan hiburan yang dapat menghambat perkembangan intelektualitas, emosi, dan spiritual yang merangsang perkembangan sikap buruk yang sia-sia dan tidak bermakna,” kata Sodikun yang dibincangi usai workshop Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran di Aula Gedung Dishubkominfo Sumsel, Rabu (11/6).

Sodikun kembali mencontohkan, tayangan yang tidak sehat. Pertama, film dan sinetron yang mengada-ada realita sebenarnya. Kedua, lakon lawak yang tidak mendidik. Ketiga, berita yang tidak proporsional. Keempat, info tentang artis secara berlebihan. Kelima, reality show klenik, perselisihan keluarga, dan cinta yang dibuat-buat.

“Tayangan yang sehat memberikan informasi dan hiburan yang mendorong perkembangan intelektualitas, emosi dan spiritualitas yang diperlukan untuk menentukan arah, pola pikir, pandangan, dan wawasan kehidupan yang sehat dan wawasan kehidupan yang sehat dan bermakna,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumsel, Iwan Kusuma Jaya mengatakan, frekuensi adalah milik bersama dan tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Sebab, sifatnya sangat terbatas karena perlu memperoleh izin tayangan dan isinya juga harus diatur sebelum layak tayang.

“Kami sudah menyiapkan regulasi untuk konten-kontennya. Oleh karena itu, kami juga berharap setelah berulang-ulang diadakan agenda seperti ini dan sosialisasi juga sudah sering bahwa para rekan-rekan KPID Sumsel, bisa tambah tinggi tingkat pemahamannya,” sebut Iwan.

Menanggapi persoalan tayangan yang tidak etis tadi, lanjut Iwan, KPID Sumsel sudah melakukan koordinasi langsung dengan KPI, agar memperingati tayangan-tayangan tersebut dengan teguran bahkan sanksi sekalipun.

“Memang tidak dipungkiri bahwa tayangan dan berita pun tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Tetapi, sudah sering kita sampaikan kalau tayangan itu digunakan sebesar-besarnya untuk publik karena itu milik publik dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan dalam porsi yang lebih besar,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster