Terkait Pembebasan Lahan Musi IV, Ganti Rugi Ditakutkan tak Sesuai

 299 total views,  2 views today

 

Materplan Jembatan Musi IV | Dok KS

Materplan Jembatan Musi IV | Dok KS

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, Rabu (11/6), menggelar sosialisasi pembangunan Jembatan Musi IV di Balai Kecamatan Ilir Timur (IT) II. Dalam sosialisasi tersebut, juga dibicarakan lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan jembatan tersebut.

Namun jalan buntu terjadi, saat pembicaraan mengenai pembebasan lahan. Pantauan Kabar Sumatera, warga menginginkan pemkot melakukan survei dahulu dengan mendatangi lokasi rumah dan lahan warga yang akan dibebaskan.

“Kami menginginkan hasil yang benar-benar sesuai, jangan sampai merugikan kami. Karena kami sudah tinggal puluhan tahun di lokasi yang akan dibebaskan, untuk Musi IV tersebut,” kata Idris, salah satu warga yang bakal terkena pembebasan lahan saat sosialisasi tersebut.

Menurut Indris, setelah dilakukan survei, serta ditentukan nilai ganti rugi, barulah warga bisa memastikan, apakah setuju atau tidak dengan nilai ganti rugi yang diberikan. “Kami mau mendengar besaran nilai ganti ruginya dahulu, kan itu hak kami menolak atau menerima pengajuan,” ungkapnya.

Hal serupa diungkapkan Sulaiman, warga lainnya. Menurutnya warga khawatir, nilai ganti rugi yang diberikan pemkot tidak sesuai dengan keinginan warga. Sehingga, warga yang terkena dampak akan mempertimbangkannya matang-matang dahulu, sebelum memberikan kepastian tetap.

“Jangan sampai kami yang dirugikan. Kami juga meminta pemkot, menyediakan lokasi relokasi bagi warga yang terkena dampak pembangunan. Jangan sampai kami kesulitan mendapat tempat tinggal baru. Mengingat saat ini harga rumah maupun tanah, sangat tinggi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Batas Wilayah, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fhadillah mengatakan, semua aspirasi warga itu akan ditampung. Apalagi saat ini terangnya, sosialisasi tersebut adalah sosialisasi pertama sehingga masih ada diskusi lanjutan untuk merespon keinginan warga tersebut.

Setelah sosialisasi di Kecamatan IT II tersebut, sosialisasi selanjutnya akan digelar di Kelurahan Lawang Kidul pada Kamis (12/6), kemudian di Kelurahan 14 Ulu dan Plaju.

Menurut Fahmi, pada dasarnya semua warga yang terkena dampak pembangunan setuju pembebasan lahan tersebut. Hanya saja, mereka takut terjadi kesalahan dalam melakukan survei nilai jual lahan.

“Kami tidak bisa memberikan harga tinggi maupun harga dibwah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena akan disesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah maupun rumah,” terangnya.

Menurut Fahmi, dalam melakukan sosialisasi tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan saja. Melainkan, harus dilakukan dalam beberapa kali pertemuan, minimal empat kali pertemuan. Setelah melakukan sosialisasi akan dilakukan pembuatan SK pembebasan lahan.

“Kan ini tahap awal, pastilah belum menghasilkan titik temu yang pas, untuk masalah pembebasan lahan, kami masih menunggu data dari konsultan, karena masih ada beberapa tahapan dalam menentukan lahan, penentuan dilakukan melalui pengambilan data fotograpi, yang pasti sudah disiapkan Rp 10 miliar untuk tahap awal pembebasan lahan,” tukasnya.

 

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster