KPU Banyuasin Lolos dari Sanksi

 256 total views,  2 views today

kpu

PALEMBANG – Lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyuasin, dinilai tidak melanggar kode etik oleh Dewan Kehomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keputusan itu diambil DKPP, dalam sidang kode etik yang diselenggarakan melalui video conference di Sentra Gakukmdu Provinsi Sumsel Jalan Kolonel H Barlian Palembang, Senin (9/6).

Putusan itu dibacakan Valina Singka Subekti, melalui teleconprence tanpa kehadiran pengadu AA Hari Afriansyah, calon anggota legislatif (caleg) DPRD Banyuasin dari Partai Demokrat dari daerah pemilihan (dapil) 5 nomor urut 4.

“DKPP RI menyimpulkan, para teradu tidak terbukti. Karenanya merehabilitasi nama baiknya. DKPP memutuskan, untuk memberhentikan semua anggota Panitia Pemilihan Kecamatan  (PPK) Rantau Bayur yakni Zulfikar Alibuto, Darmanto, Syamsul, Meli Hartini, Suarni,” Valina Singka Subekti membacakan putusan DKPP.

Menyambut putusan ini, ke lima komisioner KPU Banyuasin selaku teradu yakni Ketua Dahri dan komisioner KPU Kabupaten Banyuasin, Salinan, Agus Supriantono, Ida Royani, dan Maulidi, langsung tersenyum sumringah dan saling berjabat tangan dihadapan video confrence yang masih menyala.  “Alhamdullilah, kita tidak terbukti. Kami sudah melaksanakan tugas, sebagaimana mestinya,” kata komisioner KPU Banyuasin, Dahri.

Ia juga menyebut, putusan DKPP tersebut akan langsung ditindaklanjuti berkoordinasi dengan KPU Sumsel. Sebab terang Dahri, putusan DKPP tersebut bersifat final dan mengikat.

Mengenai pemberhentian semua anggota PPK Rantau Bayur menurutnya, KPU Banyuasin akan segera menggelar rapat pleno. “Kemungkinan rekrutmen PPK Rantau Bayur itu, akan diambil dari daftar tunggu. Bisa juga kita gelar seleksi ulang,” ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum AA Hari Afriansyah sebagai pengadu, Herlambang mengaku kecewa dengan putusan DKPP tersebut.  “Kami belum tahu alasan pasti, kenapa DKPP menilai KPU Banyuasin tidak melanggar. Selain itu, kami juga kecewa dengan pembacaan  putusan yang berubah waktunya, sehingga kita tidak datang,” kata Herlambang.

Herlambang menjelaskan, harusnya DKPP memutuskan kalau KPU Banyuasin bersalah. Sebab jelas, hasil rekap perolehan suara kliennya berubah. “Hasil rekap klien saya dari PPK Rantau Bayur, berubah saat dibawah ke KPU Banyuasin,” ungkapnya.

Sementara itu Komisioner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan Kampanye, Ahmad Naafi mengaku KPU Sumsel menghormati keputusan DKPP tersebut. “Apa yang menjadi keputusan DKPP, akan kita laksanakan,” ujarnya.

Kedepan terangnya, KPU Sumsel akan mengevaluasi semua KPU kabupaten/kota di Sumsel agar komit memegang intergritas dan setia kepada kebenaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

 

TEKS              : DIDING KARNADI

EDITOR          : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster