Indonesia dan Pancasila yang Hilang

 289 total views,  2 views today

Foto--Gagasan-01---Candra-Wahyudi

Oleh Candra Wahyudi

Alumnus Ponpes Al-Razi Kab. PALI

Sudah menjadi kesepakatan, Pancasila merupakan sumber segala  hukum negara Republik Indonesia. Namun kini, dengan fakta dan perilaku warga bangsa ini, kita sudah lupa dengan dasar negara kita sendiri. Sejak Sekolah Dasar (SD), Pancasila telah diajarkan. Setiap Hari Senin ketika upacara bendera, teks Pancasila selalu dibacakan. Hingga dewasa, butir-butir Pancasila demikian lekat dalam otak kita. Hanya lekat dalam otak, tetapi tidak dalam hati, sehingga nilai-nilai Pancasila tidak terwujud dalam tatanan kehidupan.

Pancasila, menurut penulis, kini hanyalah simbol negara Indonesia. Sebatas pajangan tanpa arti dan makna. Hari lahirnya Pancasila, pada 1 Juni lalu, nyaris tidak ada gaung sedikitpun. Kalah dengan gegap gempita pilpres. Kalah dengan hingar bingarnya kampanye hitam di media sosial antar pendukung capres dan cawapres. Kesemuanya itu, menurut penulis sudah tidak lagi berpijak pada pesan moral Pancasila. Gambar Garuda Pancasila yang tegar dan mengepak sayap, benar-benar menjadi burung patung yang tak punya makna apa-apa.

Padahal dalam setiap pidato Hari Kemerdekaan RI, makna Pancasila selalu didengungkan. Pancasila, memiliki arti dan makna bagi tatanan kebangsaan di negeri ini.  Mengajarkan bagaimana warga negara harus menitikberatkan perilakunya pada nilai-nilai sila pertama; Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia Indonesia berkewajiban tunduk dalam kesadaran, bahwa manusia adalah mahuk ciptaan Tuhan, yang harus berjalan sesuai dengan aturan Tuhan.

Lantas pertanyaannya, apakah perilaku kita, pejabat negara dan rakyat Indonesia masih berpijak pada pesan Ketuhanan Yang Maha Esa? Jawabnya tidak. Sebab, sebagian warga negara sudah demikian parah meng-agungkan-jabatan, kewenangan, dan keuangan. Bukan Ketuhanan yang menjadi landasan dalam menata bangsa, tetapi Keuangan Yang Maha Kuasa.

Demikian halnya pada sila kedua; Kamunusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam teks ini, ada perintah, bangsa Indonesia harus mempunyai rasa  kemanusiaan. Karena sama-sama mahluk ciptaan Tuhan. Tapi faktanya, kita memilih saling menyakiti, saling cerca, saling salah, merasa paling benar sendiri, tidak mau mengakui kelebihan orang lain, bahkan sebagian saling bunuh. Pedih rasanya ketika melihat siaran televisi, membaca koran, ada bapak membunuh anaknya sendiri. Ada suami membunuh isterinya. Ada saling membunuh karena uang recehan. Inikah potret dari pengamalan Kemanusiaan Yang Adil dan beradab?

Ketiga; Persatuan Indonesia. Pesan ini menegaskan perlunya bangsa Indonesia harus bersatu. Persatuan bertujuan agar Indonesia menjadi kuat. Tidak mudah di perbudak oleh bangsa lain. Tapi kenyataannya, hampir 80 persen Undang-Undang kita sudah dikuasai pihak asing. Berapa banyak perusahaan di negeri ini yang sudah dimiliki asing. Baik pertambangan, migas, bahkan media. Nyaris 80 persen aset bangsa ini sudah porak poranda oleh bangsa asing. Sementara kita hanya bisa berpangku tangan tidak bisa melakukan perlawanan, kecuali hanya menerima kebijakan para pemegang kekuasaan. Mengapa kita diam? Karena kita memilih sendiri-sendiri, tidak mau bersatu sebagaimana pesan sila ketiga ; Persatuan Indonesia.

Keempat; Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesimpulan dari sila keempat, artinya  kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan mementingkan kepentingan negara dan rakyat. Tapi faktanya suara rakyat tidak pernah di dengarkan, keinginan rakyat jarang dituruti dan banyak orang mementingkan pribadi dan mengambil aset negara untuk kepentingan pribadi? Inikah wajah Indonesia ke depan? Apakah dengan pergantian rezim (presiden baru) masih juga akan ada aset negara yang terjual? Sungguh tragis bila itu terjdi.

Kelima; Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil terhadap sesama, membantu, menghormati dan menghargai hak orang lain, mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi. Begitulah pesan moral yang terkandung dalam sila kelima. Tapi kenyataannya, kita sangat sulit menemukan keadilan. Keadilan dan pengadilan sudah bisa dibeli. Aparat hukum, aparat keamanan “setali tiga uang” semua menggunakan KUHP alias Kasih Uang Habis Perkara.

Saling menghargai seolah terabaikan. Kecenderungan kita lebih mementingkan diri sendiri dari kepentingan umum. Fasilitas teknologi; HP, FB dan Twitter yang seharusnya dapat mengembangkan dan menguatkan persatuan, saling harga menghargai satu dan lainnya, berbalik menciptakan mahluk yang indiviualis. Silaturahmi cukup dengan media sosial, hinga perjumpaan fisik hanya sebuah hayalan. Kita memilih memaikan HP, BB dari pada berbincang dengan akrab.

Fakta diatas, menurut penulis perlu segera diperbaiki. Mengambalikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap diri adalah menjadi kewajiban. Sehingga Pancasila bukan sekadar simbol dasar negara yang bertengegr di setiap gedung pemerintahan,  tetapi seharusnya “ruh” Pancasila harus dikembalikan pada posisinya semula, sebagai pijakan dalam bertindak oleh setiap kita, dalam menata diri dalam berbangsa dan bernegara.**

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster