Saat Berkampanye di Pilpres, Pejabat Dilarang Pakai Fasilitas Negara

 207 total views,  2 views today

Iluistrasi

Iluistrasi

PALEMBANG – Para pejabat negara yang ikut berkampanye salah satu pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres), dilarang menggunakan fasilitas negara. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Mukti Sulaiman saat dibincangi, kemarin.

Mukti mengatakan, para pejabat negara yang masuk dalam tim sukses salah satu pasangan capres dan cawapres dalam mengikuti kampanye  tidak boleh mengunakan fasilitas negara. “Ya, itu sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu dalam Undang Undang (UU) Nomor 8 tahun 2012, pasal 87 tentang larangan pejabat negara menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya,” kata Mukti.

Dalam UU tersebut, para pejabat negara yang ikut dalam kampanye hanya diperbolehkan mengunakan fasilitas pengamanan bagi para pejabat negara. “Di Sumsel, belum ada pejabat negara yang menggunakan fasilitas negara dalam kampanye. Kalau yang terjadi beberapa hari yang lalu, kan bukan kampanye hanya pembentukan tim saja. Tetapi kalau sudah kampanye, maka dilarang menggunakan fasilitas negara,” tegas Mukti.

Mukti mengungkapkan, pihaknya juga menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya yang ada di ruang lingkup Pemprov Sumsel, untuk bersikap netral dalam Pilpres.

“Kalau kita (PNS) dari awal harus netral. Contohnya saya, ketika Jokowi datang ke Sumsel, saya tidak datang begitu juga saat Hatta Radjasa datang. Karena saya tahu posisi saya, harus netral tetapi ketika pencoblosan tentu tidak netral karena ada pilihan sendiri,” ucapnya.

Jika nanti ada oknum PNS, yang ketahuan ikut kampanye salah satu pasangan capres dan cawapres, maka tegas Muktri, oknum tersebut akan diberikan tindakan atau sanksi tegas. “Sanksinya,  kita lihat dari tingkat kesalahannya. Kalau dia misalnya ikut-ikut saja, mungkin teguran tertulis atau lisan dulu. Tetapi kalau dia mengajak, maka akan ada sanksinya dan diproses sesuai dengan mekanisme yang ada,” jelas Mukti.

Saat ditanya apakah Pemprov Sumsel tidak melakukan monitoring terkait hal tersebut. Mukti mengatakan, walaupun secara resmi tidak ada monitoring, namun pasti ada yang akan melaporkan.

“Misalnya, jika ada oknum PNS ikut di tim pemenangan capres-cawapres A tentu tim pemenangan capres-cawapres B akan melapor. Dari sana, nanti kita akan usut melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dimana PNS itu bekerja,” tukasnya.

 

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITOR          : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster